Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka

Berdasaran Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU PT”), Perseroan Terbuka merupakan perseroan Publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perunang-undangan di bidang pasar modal. Oleh karena UU PT telah menyebut istilah “pasar modal” maka perlu dipahami pengertian “perseroan publik” berdasarkan UU Nomor [...]

By |2019-08-09T17:13:43+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Posisi RUPS pada Perseroan Terbatas

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) adalah salah satu dari tiga organ Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”). Organ ini diberi kewenangan yang sifatnya eksklusif, yang mana kewenangan ini tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS ini ditentukan dalam Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar PT. Sebenarnya, RUPS merupakan sebuah forum yang mana didalamnya terdapat [...]

By |2019-08-09T17:13:53+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Anggaran Dasar dalam Perseroan Terbatas

Akta pendirian, terdiri atas anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Adapun yang dimaksud dengan “keterangan lain”, meliputi (a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; [...]

By |2019-08-09T17:14:02+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Aman Menyusun Kontrak Bisnis

Sebuah Bagian Resume dari Pemaparan Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA dalam Legal Short Course “Writing Skills for Legal Documents” Kontrak merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang berisi prestasi. Prestasi tersebut diimplementasikan dengan adanya hak dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing pihak. Perjanjian menghasilkan hubungan hukum. Dalam hal-hal tertentu, sebuah hubungan [...]

By |2019-08-09T17:14:13+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Bahasa Hukum dan Implikasinya Terhadap Masyarakat

Sebuah Bagian Resume dari Pemaparan Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA dalam Legal Short Course “Writing Skills for Legal Documents” Bahasa hukum merupakan suatu bentuk komunikasi. Ya, seperti bentuk-bentuk implementasi bahasa dalam berbagai profesi, bahasa hukum juga bermaksud membuat tali-tali komunikasi antar masyarakat hukum terjalin. Namun apakah hanya sampai situ pengaruhnya? Bahasa hukum [...]

By |2019-08-09T17:14:23+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Pentingnya Bahasa Hukum Indonesia dalam Menyusun Perjanjian

Tahukah Anda kapan bahasa formil yang kita pakai sehari-hari sekarang ini pertama kali diikrarkan? Jawabannya adalah saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa tersebut resmi menjadi bahasa negara Indonesia. Globalisasi menyebabkan peristilahan dalam bahasa Indonesia berkembang. Hal ini juga memberikan dampak bagi Bahasa Hukum di Indonesia, terutama [...]

By |2019-08-09T17:14:32+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Hal Penting Dalam Buy Back Saham

Secara umum, alasan atau motif utama dilakukannya buy back saham adalah demi menjaga nilai nominal dari total modal yang disetor dan ditempatkan. Menurut Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM dalam Short Course yang diselenggarakan oleh PPHBI. Tujuan umum dilakukannya buy back saham adalah guna memastikan adanya likuiditas dari saham tersebut. Perlu dipahami adanya beberapa hal yang memungkinkan sebuah perseroan [...]

By |2019-08-09T17:15:05+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Mayoritas Advokat Tidak Tahu LDD? Kok Bisa?

Due diligence in a broad sense refers to the level of judgment, care, prudence, determination, and activity that a person would reasonably be expected to do under particular circumstances. Sebuah pengertian yang dikutip dari USLEGAL.COM oleh David Kairupan, SH, LLM, pada acara Short Course yang diselenggarakan oleh PPHBI bekerja sama dengan PBPA Peradi. Beliau adalah [...]

By |2019-08-09T17:15:16+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Pungutan dalam Otoritas Jasa Keuangan : Latar Belakang dan Implikasinya

Krisis ekonomi yang terjadi hampir dua dasawarsa lalu, memberikan efek domino diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut, mengamanahkan dibentuknya pengawasan pada sektor jasa keuangan yang dibentuk selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2010. Hal tersebut secara aktif diemban oleh berbagai pihak untuk benar-benar direalisasikan menjadi sebuah lembaga superbody. Namun disayangkan, saat lembaga tersebut [...]

By |2019-08-09T17:15:26+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Wasiat Lisan, Sah kah?

Secara umum, wasiat di Indonesia terdapat 4 macam, yakni : wasiat umum (Pasal 938 KUHPerdata), wasiat olografis (Pasal 931-934 KUHPerdata), wasiat rahasia (Pasal 940 KUHPerdata) dan surat codicile. Dari keempat macam wasiat tersebut, hanya wasiat umum saja yang merupakan akta otentik, sisanya merupakan surat di bawah tangan. Walaupun sudah ternyata dengan jelas tentang ragam dokumen [...]

By |2019-08-09T17:15:39+07:00December 23rd, 2016|Business Law|2 Comments
Go to Top