Kontrak Lump Sum versus Pekerjaan Tambah Kurang dan Legalitasnya dalam Dunia Konstruksi Pengadaan Jasa Pemerintah

Perubahan atas ketentuan pada kontrak konstruksi bukan hal yang luar biasa, atau dapat disamakan ke-luarbiasa-annya dengan kontrak-kontrak pada umumnya.Hal ini merujuk pada variable kontrak konstruksi yang sangat beragam dan kompleks. Ditambah pula dengan kondisi-kondisi eksternal kontrak yang seringkali mempengaruhi keberlangsungan kontrak (misalnya pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh Direct Contractor yang bekerja sinergis dengan pekerjaan kontraktor). Pula, [...]

By |2019-08-09T17:12:02+07:00December 23rd, 2016|Business Law|1 Comment

Surety Bond di Indonesia

Surety bond merupakan suatu produk perusahaan asuransi (surety), yang merupakan wujud pengambilalihan potensi resiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh sebuah perusahaan atau subyek hukum lainnya (principal), sebagai wujud keberlangsungan suatu perjanjian antara principal dengan pihak lainnya dalam kontrak (obligee). Secara formal, surety bond merupakan jaminan yang dibuat secara tertulis dengan format sertifikat, yang memberikan [...]

By |2019-08-09T17:12:10+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Implementasi dari UU Hak Cipta 2014

UU Nomor 29 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menelurkan sejumlah perubahan bagi perlindungan hak atas ciptaan serta hak terkait. Kontroversi kian bergulir di berbagai media. Ada yang bilang ini sebuah kemajuan di bidang perlindungan hak cipta, namun ada juga yang mengatakan ini sebuah kemunduran perlindungan pemerintah terhadap nasib pemegang hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. [...]

By |2019-08-09T17:12:19+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Pentingnya Keselamatan Kapal sebagai Bagian dari Kelaiklautan Kapal

Kelaiklautan kapal, berdasarkan Pasal 1 poin 33 jo. Pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, didefinisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan  keselamatan kapal, yaitu ketika sebuah kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan [...]

By |2019-08-09T17:12:29+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Pemanfaatan Bangunan Gedung melalui IMB

Berdasarkan ketentuan umum dalam PP Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung didefinisikan sebagai 2 (dua) jenis bangunan gedung. Pertama, bangunan gedung umum, sebagai bangunan gedung yang memiliki fungsi kepentingan publik, baik fungsi agama, usaha, sosial atau budaya. Sedangkan bangunan gedung tertentu, adalah bangunan gedung [...]

By |2019-08-09T17:12:37+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Perlindungan Rahasia Dagang Di Indonesia

Rahasia Dagang, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 poin 1 UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”), didefinisikan sebagai berikut : “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya”. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa [...]

By |2019-08-09T17:12:46+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Konstruksi Pinjam Meminjam vs Penitipan

Perbedaan titipan dan pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak pernah bersinggungan satu dengan lainnya. Namun, secara hukum pengertian titipan dan pinjam meminjam seringkali bersinggungan. Ketika transaksi bisnis sudah memberikan hubungan hukum, disinilah pelaku usaha (atau subyek hukum) harus mencermati konstruksi hukum apa yang terjadi pada hubungan hukum tersebut. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata, pinjam meminjam didefinisikan sebagai [...]

By |2019-08-09T17:12:54+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Jaminan Fidusia : Sebuah Keunggulan Tersendiri

Benda-benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak (khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan). Fidusia merupakan agunan (atau jaminan) bagi pelunasan utang, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Untuk itu, suatu perjanjian dengan jaminan fidusia, [...]

By |2019-08-09T17:13:14+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Jangan Salah Artikan Sita Jaminan

Berbicara tentang sita jaminan secara yuridis, maka terkait dengan pengaturan Pasal 227 jo. PAsal 197 HIR atau Pasal 261 jo. Pasal 206 RBG. Sita jaminan tidak memiliki korelasi langsung dengan jaminan atas pembiayaan. Namun sebuah bagian dari rangkaian kegiatan yang diambil oleh pengadilan untuk melindungi obyek sengketa. Sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil oleh [...]

By |2019-08-09T17:13:28+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Jaminan dan Prinsip Kehati-hatian : Solusi Kredit Macet bagi Perbankan

Kredit perbankan mengandung resiko. Bukan hanya bagi debitor, tapi juga bank sebagai kreditor. Resiko ini dimiliki oleh bank, sebab bank diharuskan memiliki kemampuan dan efektivitas dalam pengelolaan resiko kredit, sehingga meminimalisir adanya potensi kerugian karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Kredit bermasalah, merupakan kondisi dimana debitur mengingkari janjinya dalam pembayaran bunga dan/atau pelaksanaan kewajiban yang terkandung [...]

By |2019-08-09T17:13:35+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments
Go to Top