PPHBI – Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia – Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia

Loading...

Button Text

Button Text
Button Text

Button Text

HomeAstara2019-11-11T09:22:38+07:00

Latest Articles

Untuk Apa Diadakan PPJB dalam Transaksi Jual-Beli Properti?

Properti adalah salah satu objek yang sering diperjualbelikan. Dalam transaksi jual-beli [...]

Surety Bond dan Bank Garansi: Mana yang Lebih Baik?

Penjaminan merupakan sesuatu yang lazim digunakan untuk memastikan kelancaran suatu kegiatan. [...]

Konsep Beneficial Owner dan Hubungannya dengan Praktik Nominee

Salah satu konsep sistem hukum common law yang belum dikenal dalam [...]

Kendala Bahasa dalam Perjanjian Dwibahasa

Pada tahun 2009, pemerintah menetapkan suatu ketentuan yang cukup membingungkan, khususnya [...]

Kenapa Harus Mencatatkan Perjanjian Lisensi?

Kata “lisensi” di Indonesia tidak dapat terlepas dari hukum kekayaan intelektual. [...]

Bedakan Jabatannya dengan Orangnya dalam Tindak Pidana Korporasi

Dalam perkembangan hukum pidana, telah muncul adanya konsep bahwa korporasi sebagai [...]

Activity Gallery

Next Event

Legal Short Course “Aspek Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia”

November 15 @ 9:00 am - 5:00 pm

Legal Short Course “Legal Audit Untuk Kepentingan Go Public”

November 22 @ 9:00 am - 5:30 pm

pphbi

Instagram post 2171739046215183935_512889768

Legal Short Course PT. PPHBI Indonesia "Aspek Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia"

Campuran pengaruh globalisasi dan kebijakan-kebijakan internasional menyebabkan semakin terbukanya lapangan kerja secara mendunia. Sekarang pencarian tenaga kerja tidak terbatas kepada wilayah satu negara saja. Di satu sisi, hal ini menguntungkan karena membuka kesempatan yang lebih lebar untuk mendapatkan pekerjaan, juga dapat memenuhi kebutuhan perusahaan atas keterampilan-keterampilan tertentu yang mungkin tidak didapat di dalam negeri. Di sisi lain, yang berbagai kesulitan baru terkait ketenagakerjaan juga muncul. Terutama terkait ketenagakerjaan asing adalah perizinan dan imigrasi.
PPHBI akan mengadakan Pelatihan Hukum tentang "Aspek Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia", dengan outline sebagai berikut :

Dasar Hukum Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia :
Syarat-syarat mempekerjakan TKA
Tata cara perizinan mempekerjakan TKA
Hak dan Kewajiban perusahaan yang mempekerjakan TKA
Jabatan yang dilarang ditempati oleh TKA

Keimigrasian Tenaga Kerja Asing :
Prosedur perolehan izin untuk tinggal dan kerja di Indonesia bagi TKA
Pemeliharaan izin keimigrasian
Pengawasan dan peran Ditjen Imigrasi

Permasalahan yang sering ditemui dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Penyelesaiannya

Pembicara :
1. Sri Redjeki Slamet, SH, MH (Advokat, Kurator dan Akademisi pada Universitas Esa Unggul)
2. Perwakilan Disnaker

Hari/Tanggal : Jumat, 15 November 2019
Waktu : 09:00 – 17:30 WIB
Tempat : Aloft Hotel Jakarta

More info:
PT. PPHBI Indonesia (021) 3917446, 3152090/91 085773355787 ||
info@pphbi.com || www.pphbi.com || twitter @traininghukum || www.pphbi.com

#pphbi #pphbiindonesia #pelatihan #pelatihanhukum #pelatihantenagakerjaasing #tenagakerjaasing #seminartenagakerjaasing #seminar #seminarhukum #legal #legalcourse #legalshortcourse #advocate #lawyer #pengacara #peradi #pkpa #hukum
#traininghukum #training #pengacara #pengacaramuda

Instagram post 2165092384382171594_512889768

Pada hari Jumat, 25 Oktober 2019, PPHBI telah menyelenggarakan Legal Short Course dengan tema “Aspek Legalitas dalam Bukti dan Transaksi Elektronik”. Acara dibuka oleh Bapak Prof. Dr. I. B. R. Supancana, S.H., M.H. yang memaparkan mengenai bukti elektronik dan transaksi elektronik ditinjau dari perspektif hukum. Beliau memberikan penjelasan mengenai bukti elektronik dan transaksi elektronik berdasarkan rejim Hukum Internasional dan Hukum Nasional, serta permasalahan-permasalahan yang sering timbul. Salah satu kesimpulan dan garis besar dari pemaparan beliau yang dapat ditarik adalah bahwa apa yang berlaku di dunia nyata, berlaku di dunia maya, dengan syarat-syarat tertentu.

Acara dilanjutkan dan ditutup oleh Bapak Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. sebagai founder dan ketua umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana secara teknis suatu bukti elektronik diproses dan digunakan dalam persidangan. Beliau memberikan gambaran yang menerangkan istilah-istilah yang kerap digunakan dalam transaksi elektronik hal-hal apa saja yang seringkali salah dilakukan dalam menangani bukti elektronik.

#pphbi #pphbiindonesia #pelatihan #pelatihanhukum #pelatihanite #transaksielektronik #seminar #ite #seminarhukum #legal #legalcourse #legalshortcourse #advocate #lawyer #pengacara #peradi #pkpa #hukum
#traininghukum #training #pengacara #pengacaramuda

Instagram post 2160761528775864078_512889768

Perkembangan teknologi berarti semakin banyak hal-hal di dunia nyata yang muncul versi elektroniknya, seperti uang elektronik, dokumen elektronik, juga bukti dan transaksi elektronik. Hukum menyikapinya dengan ikut berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya dalam pembuktian, bagaimana hukum mengatur tentang bukti yang dikemas dalam produk elektronik menjadi penting untuk memecahkan perkara-perkara TIPIKOR.

#pphbi #pphbiindonesia #pelatihan #pelatihanhukum #pelatihanite #transaksielektronik #seminar #ite #seminarhukum #legal #legalcourse #legalshortcourse #advocate #lawyer #pengacara #peradi #pkpa #hukum
#traininghukum #training #pengacara #pengacaramuda

Instagram post 2160021207779557338_512889768

Legal Short Course PT. PPHBI Indonesia
“Aspek Legalitas Dalam Bukti dan Transaksi Elektronik”

Perkembangan teknologi berarti semakin banyak hal-hal di dunia nyata yang muncul versi elektroniknya, seperti uang elektronik, dokumen elektronik, juga bukti dan transaksi elektronik. Hukum menyikapinya dengan ikut berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya dalam pembuktian, bagaimana hukum mengatur tentang bukti yang dikemas dalam produk elektronik menjadi penting untuk memecahkan perkara-perkara TIPIKOR. PPHBI akan mengadakan Pelatihan Hukum tentang Aspek Legalitas Dalam Bukti dan Transaksi Elektronik, dengan outline sebagai berikut :

UU ITE Sebagai Payung Cyber Law di Indonesia (aspek hukum perbedaan sebelum dan sesudah di revisi); Tanggung jawab hukum penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
Tinjauan hukum transaksi elektronik dan kontrak elektronik dikaitkan dengan perkembangan e-commerce Indonesia.

Pembuktian dan alat bukti elektronik dalam UU ITE
Digital forensik dalam perspektif hukum Indonesia dan dunia;
Bukti elektronik dalam perspektif pidana ditinjau dari putusan MK No. 20/2016;

Jenis-jenis Bukti Elektronik.
Praktik pembuktian, pemberian keterangan ahli terkait bukti elektronik;
Prosedur intersepsi dan penyadapan serta keabsahan alat bukti intersepsi dalam perkara tipikor
Cyber case.

Tanda tangan dan Otentikasi Elektronik

Pembicara :
1. Prof. Dr. I.B.R. Supancana, SH, MH (Ketua/Pendiri pada Center for Regulatory Research)
2. Teguh Arifiyadi, SH, MH (Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2019
Waktu : 09:30 – 17:15 WIB
Tempat : Ashley Hotel Jakarta

More info:
PT. PPHBI Indonesia (021) 3917446, 3152090/91 085773355787 ||
info@pphbi.com || www.pphbi.com || twitter @traininghukum || www.pphbi.com

#pphbi #pphbiindonesia #pelatihan #pelatihanhukum #pelatihanite #transaksielektronik #seminar #ite #seminarhukum #legal #legalcourse #legalshortcourse #advocate #lawyer #pengacara #peradi #pkpa #hukum
#traininghukum #training #pengacara #pengacaramuda

Instagram post 2159996506029957615_512889768

Pada hari Jumat, 18 Oktober 2019, PPHBI telah mengadakan Legal Short Course dengan tema “Bilingual Contract Drafting”. Bapak Evand Halim, M.Hum., sebagai seorang Sworn Translator, memberikan pemaparan terkait bahasa hukum Indonesia dan Inggris. Menurut Beliau, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan antara membuat kontrak secara bilingual (bilingual contract drafting) dengan kontrak yang dibuat dwibahasa. Membuat kontrak secara bilingual berarti dalam proses negosiasi kontrak, digunakan dua bahasa. Padahal yang lebih sering terjadi adalah kontrak dibuat terlebih dahulu dalam satu bahasa, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Karena itu Beliau menjelaskan tentang teknik-teknik penerjemahan kontrak yang baik.

Kemudian kelas dilanjutkan oleh Bapak David Kairupan, S.H., LL.M., yang menjelaskan tentang sisi hukum dari kontrak dwibahasa. Beliau memberikan penjelasan terkait latar belakang dibuatnya kontrak dwibahasa, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kontrak-kontrak yang dibuat di Indonesia. Beliau juga memaparkan tentang hal-hal apa saja yang diperlukan agar dapat membuat kontrak dwibahasa yang baik dan sesuai hukum.

#pphbi #pphbiindonesia #pelatihan #pelatihanhukum #pelatihanbcd #bilingualcontractdrafting #seminar #seminarhukum #legal #legalcourse #legalshortcourse #advocate #lawyer #pengacara #peradi #pkpa #hukum
#traininghukum #training #pengacara #pengacaramuda

Instagram post 2155755715116125663_512889768

Suatu kata atau istilah yang digunakan dalam bahasa sehari-hari seringkali ternyata memiliki arti yang berbeda jika dipahami dari konteks hukum. Bayangkan pembuatan kontrak internasional yang menggunakan lebih dari satu bahasa hukum untuk memfasilitasi para pihak yang berasal dari negara yang berbeda dengan bahasa lokal yang berbeda. Tidak mudah membuat kontrak dwibahasa. Diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bahasa hukum, dan kemampuan menerjemahkan istilah-istilah antara sistem hukum yang berbeda.

#pphbi #pphbiindonesia #pelatihan #pelatihanhukum #pelatihanbcd #bilingualcontractdrafting #seminar #seminarhukum #legal #legalcourse #legalshortcourse #advocate #lawyer #pengacara #peradi #pkpa #hukum
#traininghukum #training #pengacara #pengacaramuda

Load More... Follow on Instagram