Tujuan Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Hingga Perbedaan Dan Persamaannya.

Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi merupakan bentuk tindakan korporasi yang sering dilakukan dalam dunia bisnis. Kegiatan tersebut juga dibenarkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Namun ternyata masyarakat masih sering sulit [...]

By |2021-03-26T17:50:17+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

“Pembuktian Sederhana” dalam Permohonan Pernyataan Pailit

“Pembuktian sederhana” merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembuktian sederhana memiliki dua kedudukan di dalam permohonan pernyataan pailit. Pertama, pembuktian sederhana merupakan sebagai hal penunjang untuk membuktikan terpenuhinya kedua syarat utama dalam pengajuan [...]

By |2021-03-26T17:43:07+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Ketentuan Penanaman Modal berdasarkan Bidang Usaha Pasca UU Cipta Kerja

Negara yang menerima masuknya penanaman modal biasanya menerapkan sejumlah batasan dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya. Batasan tersebut dapat berupa bahwa setiap pelaksanaan penanaman modal diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan, maupun batasan berupa adanya bidang usaha yang tertutup dari penanaman modal atau dibuka dengan persyaratan tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta [...]

By |2021-03-22T11:22:51+07:00March 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Akhir-akhir ini salah satu isu yang banyak menjadi pembicaraan adalah terkait merger tiga bank syariah, yaitu BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Langkah ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yang apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, cukup tertinggal. Terutama dibandingkan dengan perbankan konvensional [...]

By |2021-03-16T14:20:56+07:00March 16th, 2021|Business Law|0 Comments

Nasib Nasabah Bank Syari’ah BUMN Pasca Merger

Setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya, perlu kita ketahui bahwa Perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari’ah dan Unit Syari’ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam perbankan mutlak ada hubungan hukum antara pihak perbankan dengan nasabah, [...]

By |2021-03-12T09:54:38+07:00March 12th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Problematika Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dan Solusinya”

Pada hari Jumat, 05 Maret 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema "Problematika Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dan Solusinya", yang dibawakan oleh Bapak Dr. FX. Arsin Lukman, S.H. Webinar Hukum dengan penjelasan terkait bagaimana terciptanya suatu Hak atas Tanah. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Pembebanan hak atas tanah. Hak Milik dapat dibebani hak-hak [...]

By |2021-03-05T16:14:08+07:00March 5th, 2021|Business Law|0 Comments

Kewajiban Memiliki Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Online

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai media baru bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, kini dapat dilakukan secara online melalui sistem elektronik. Tentunya perkembangan ini membawa berbagai manfaat, di antaranya seperti kegiatan usaha yang menjadi lebih mudah dan cepat. Pelaku usaha [...]

By |2021-03-02T12:38:47+07:00March 2nd, 2021|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Penambahan Modal Disetor pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana terdapat 2 atau lebih pendiri sebagai pemegang saham. Modal dasar dalam suatu PT seluruhnya terbagi dalam saham, berdasarkan pengertian PT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT), yaitu:   “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, [...]

By |2021-02-22T10:09:01+07:00February 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Manipulasi Pasar di Pasar Modal

Kegiatan investasi bukan lagi hal yang awam bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, utamanya di Ibu kota Jakarta. Terutama di kalangan pekerja muda, beberapa tahun belakangan semakin banyak anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal di antaranya meliputi [...]

By |2021-02-16T17:41:38+07:00February 16th, 2021|Business Law|0 Comments

Larangan Kartel Berdasarkan Hukum Indonesia dan Perbedaannya dengan Perjanjian Penetapan Harga

Pemerintah tidak melarang masyarakat dan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha. Adanya kegiatan bisnis justru memberikan beragam manfaat selain perolehan pendapatan bagi si pelaku usaha, juga membuka lapangan kerja dan menaikkan pendapatan daerah. Namun demikian, tidak jarang terdapat oknum-oknum pelaku usaha yang hanya berfokus untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya sehingga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. [...]

By |2021-02-09T12:24:11+07:00February 9th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top