Dalam hal konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen yang dirugikan tersebut dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sehingga, terdapat 2 jalur penyelesaian yang dapat dipilih konsumen, yakni penyelesaian [...]
Penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa sering kali menjadi pilihan bagi para pelaku usada dalam penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif dapat menunjukkan perannya dalam membantu penyelesaian sengketa bisnis baik nasional maupun internasional. Banyak pelaku bisnis memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan dihadapi karena memungkinkan digunakannya asas [...]
Mengacu pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) setiap orang dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika mengetahui atau menduga bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU 5/1999. Lalu, berdasarkan laporan tersebut, KPPU wajib melakukan [...]
Pada dasarnya pembubaran perseroan terjadi berdasarkan: keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; berdasarkan penetapan pengadilan. Tetapi perlu diketahui bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembubaran terhadap suatu perseroan adalah: kejaksaan; pihak yang berkepentingan; pemegang saham, direksi, atau komisaris dari peseroan. Lalu berdasarkan Pasal [...]
Mengenai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT dibuat didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, sesuai yang diperjanjikan antara pekerja dengan pengusaha, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja secara tertulis. Lalu, suatu perjanjian [...]
Perjanjian jaminan fidusia tidak dapat lahir tanpa perjanjian pokoknya terlebih dahulu. Berdasarkan pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), jaminan fidusia digunakan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, sehingga jika tidak ada utang piutang yang harus dilunasi, maka perjanjian jaminan fidusia tidak [...]
Bahwa terkait dengan hal pemberian kuasa, diatur dalam Pasal 1792 ZKitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa” Lalu pemberian kuasa dibedakan menjadi 2 yaitu: Khusus, yaitu hanya mengatur 1 kepentingan tertentu atau [...]
Perlu diketahui bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian diberikan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik [...]
Dalam proses kepailitan kreditor dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Kreditor separatis: kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan atas piutangnya. Jaminan ini mencakup gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik kapal. Kreditor preferen: kreditor yang diistimewakan. Kreditor ini mengacu pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu kreditor yang memiliki piutang-piutang yang [...]
Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No.1 Tahun 2016) mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lalu, menurut Perma No.1 Tahun 2016 yang dimaksud dengan mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator [...]