Pada hari Jumat, 1 Juli 2022 DPN PERADI dan PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum yang mengangkat Tema “Perspektif Hukum Keabsahan Bukti dan Transaksi Elektronik” dengan Bapak Paku Utama, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai Pembicara. Webinar dibuka dengan prolog dari Pembicara yang menjelaskan pentingnya memahami keabsahan bukti elektronik. Kemudian mengajak peserta untuk brainstorming dengan memberikan contoh [...]
Pada hari Jumat, 17 Juni 2022, DPN PERADI dan PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema “Pentingnya Memahami Penggunaan Personal Guarantee dan Corporate Guarantee” yang dibawakan oleh Bapak Dr. Samuel M.P. Hutabarat, S.H., M.H. Di [...]
Pada hari Jumat, 10 Juni 2022, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Strategi Penanganan Sengketa Bisnis dan Teknik Penyusunan Gugatan yang dibawakan oleh Bapak Jecky Tengens, S.H., M.Sc. Sengketa bisnis (dispute) dapat [...]
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dapat mempengaruhi kemajuan akan suatu negara, oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan hendaklah melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Salah satu tugas pokok Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian [...]
Pada hari Kamis, 14 Apri 2022, PPHBI telah menyelenggarakan webinar hukum dengan Tema Kupas Tuntas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Developer Pasca UU Cipta Kerja yang dibawakan oleh Bapak Alwesius, S.H., M.Kn. Sebelum membahas apa itu pengadaan tanah, Bapak Alwesius menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang termasuk jenis-jenis hak atas tanah, yakni Hak [...]
Pada hari Jumat, 25 Maret 2022 telah dilaksanakan webinar hukum dengan Tema Kupas Tuntas Aturan Ketenagakerjaan Pasca PP 35/2021 dengan Ibu S. Junaedah AR sebagai Pemateri. Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”) adalah untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, [...]
Pada hari Jumat, 18 Maret 2022, PPHBI telah menyelenggarakan webinar dengan Tema “Problematika Hukum Implementasi Hak Tanggungan Elektronik dan Solusinya” oleh Bapak Alwesius, S.H., M.Kn. Webinar dibuka dengan penjelasan dan pemahaman mengenai Hak Tanggungan, dimana secara sederhana Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Pokok Agraria. Pemberian [...]
Pelaku usaha dapat melakukan berbagai upaya agar mendapatkan keuntungan dan menjamin keberlangsungan kegiatan usahanya tetap lancar, termasuk juga melalui cara yang justru dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu Persekongkolan. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM PUTS) sebagaimana diubah dengan [...]
Pada hari Jumat, 11 Februari 2022, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema “Problematika dan Solusi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Pasca UU Cipta Kerja”, yang dibawakan oleh Bapak Alwesius, S.H., M.Kn. Webinar dibuka dengan penjelasan mengenai jenis-jenis hak atas tanah, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya. [...]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan (UUP) merupakan dasar hukum di Indonesia yang melandasi bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri [...]