Bagaimana Hak Kreditor dalam Menggugat Perusahaan Efek di Pengadilan Niaga

Menurut Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) ialah bahwa perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Kemudian terkait dengan penjelasan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 [...]

By |2021-10-14T22:28:32+07:00October 14th, 2021|Business Law|0 Comments

Tanggung Jawab Organ Perseroan Jika Terjadinya Kepailitan Perseroan

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, dikenal sebagai suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Dalam hal ini, perseroan yang berbentuk badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum (rechtpersoon), sehingga perseroan dapat bertindak selayaknya subjek hukum seperti manusia atau individu (persoon). [...]

By |2021-10-12T14:33:44+07:00October 12th, 2021|Business Law|0 Comments

Jaminan Khusus karena Ketentuan Undang-Undang

Jaminan adalah suatu benda dengan nilai ekonomis yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur untuk menjamin penyelesaian kewajiban si Debitur. Dalam hukum jaminan, dikenal adanya jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan sebagaimana dapat dipahami berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, [...]

By |2021-12-06T09:35:44+07:00October 12th, 2021|Business Law|0 Comments

Setelah Putusan Inkracht, Dapatkah Dilakukan Upaya Mediasi?

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No.1 Tahun 2016) mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lalu, menurut Perma No.1 Tahun 2016 yang dimaksud dengan mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator [...]

By |2021-10-12T09:11:49+07:00October 12th, 2021|Business Law|0 Comments

Aturan Mengenai Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Pendirian Perseroan dalam UU 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang mana setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan diberikan, akan tetapi Pemerintah dalam Tahun ini membuat suatu kebijakan baru bahwa Perseroan dapat didirikan oleh perorangan saja. Kita tahu merosotnya pertumbuhan ekonomi [...]

By |2021-10-11T12:37:22+07:00October 11th, 2021|Business Law|0 Comments

Pembagian Dividen dan Dampaknya terhadap Harga Saham Perusahaan

Untuk saat ini pasar modal Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena merupakan tempat yang menarik untuk berinvestasi. Dengan demikian memiliki peranan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Adapun Pasar Modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat untuk membeli obligasi dan saham. Dividen merupakan pembagian keuntungan perusahaan, [...]

By |2021-10-11T12:03:39+07:00October 11th, 2021|Business Law|0 Comments

Kedaulatan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara

Batas-batas negara terdiri dari batas darat maupun laut. Di laut, batas negara diatur dengan hukum maritim internasional. Konvensi internasional yang mengatur tentang hukum laut di dunia adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 tentang Hukum Laut (United Nations Convention on Law of the Sea). Konvensi PBB 1982 tentang Hukum laut mengatur tentang adanya zona-zona di [...]

By |2021-10-06T14:12:52+07:00October 6th, 2021|Business Law|0 Comments

Upaya yang Dapat Dilakukan jika Barang Hilang pada Bagasi Pesawat

Mengacu pada Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UU Penerbangan) serta Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 (Permenhub 77 Tahun 2011), yang dimaksud pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan [...]

By |2021-10-04T12:13:53+07:00October 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Upaya Hukum Pembatalan Transaksi Melalui Gugatan Actio Pauliana Dalam Kepailitan

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) disebutkan “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Hal ini menggambarkan bahwa akibat hukum putusan pengadilan terhadap Debitor yang dinyatakan pailit [...]

By |2021-10-04T09:01:24+07:00October 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Hukum dan Sengketa Warisan Berdasarkan Hukum Islam

Dalam hal pewarisan mungkin banyak dari setiap anak yang sangat tertarik dan cenderung mengincar hak tersebut, namun berbeda untuk sebagian lainnya yang sebaliknya bingung untuk bagaimana pengelolaan warisan tersebut agar bisa terbagi dengan adil dalam keluarga. Juga menggunakannya dengan seamanah mungkin, karena warisan juga adalah sebuah amanah. Misalnya dalam suatu keluarga, ibu atau ayahnya [...]

By |2021-10-01T15:07:08+07:00October 1st, 2021|Expert Talk|0 Comments
Go to Top