Kebutuhan akan hunian menjadi hal utama yang diperlukan masyarakat, dengan adanya hunian, masyarakat memiliki tempat untuk berteduh dan beristirahat yang aman dan layak. Sebagaimana kita ketahui masalah keterbatasan lahan menjadi satu kendala utama dalam menyediakan perumahan dan permukiman dalam jumlah besar, oleh karenanya untuk mencapai sasaran menyediakan pemukiman yang layak, pemerintah melalui inisiasinya memilih [...]
Kebutuhan akan hunian, menjadi suatu hal dasar bagi setiap orang, mengetahui bahwa permintaan akan hunian semakin meningkat serta lokasi untuk pembangunan yang cukup strategis menjadikan sebuah peluang investasi bagi pihak pengembang properti perumahan, oleh karenanya tak jarang ditemui penawaran menarik akan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini. Disisi lain mengingat [...]
Jabatan rangkap adalah suatu situasi dimana seseorang menduduki jabatan direksi atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan. Memang dalam beberapa kondisi dan situasi memegang jabatan rangkap sekligus belum tentu akan menimbulkan masalah, apabila dalam kondisinya antara perusahaan tersebut tidak saling bersangkutan atau memiliki kepentingan yang sama untuk bersaing. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 [...]
Sebagaimana kita ketahui peralihan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan haknya kepada pihak lain, hal demikian tentunya memiliki tata cara dan aturan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu pihak yang hendak mengalihkan hak nya tersebut harus terlebih dahulu memiliki hak itu sendiri. Contohnya seperti hak atas tanah dalam satuan rumah susun [...]
Seiring berjalannya waktu prospek cerah investasi properti menjadi daya tarik bagi banyak orang, kebutuhan akan hunian di masa depan menjadi salah satu impian untuk segera diwujudnyatakan, oleh karena itu banyak pengembang yang berbondong-bondong menawarkan cicilan berbiaya rendah demi larisnya penjualan. Pada dasarnya uang muka memiliki pengertian yang sama dengan uang panjar, yang mana dalam [...]
Dalam dunia perbankan masuk tidaknya kasus kredit macet sebagai tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan di antara para pakar hukum. Adapun kerugian yang dialami oleh bank tersebut seringkali dikaitkan dengan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu perlu dipahami dahulu definisi kerugian negara sebagaimana [...]
Sebagaimana kita tahu praktik pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukkan langsung sering kali temui dalam lingkup swasta maupun BUMN atau pemerintah, dalam prosesnya penunjukkan langsung pada BUMN maupun swasta tersebut memiliki aturan tersendiri yang mengaturnya. Pada dasarnya metode penunjukkan langsung memiliki karakter khusus misalnya dari segi spesifikasi pengadaan barang, tarif yang dikenakan , [...]
Bahwa membahas lebih dalam mengenai penunjukkan langsung, metode tersebut juga diatur dalam kaitannya pada BUMN, yakni dalam Permen BUMN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Seperti halnya penunjukan langsung dalam lingkup pemerintahan, hal demikian juga sama, yaitu bahwa terdapat persyaratan atau ketentuan khusus untuk [...]
Dalam hubungan antara konsumen dan produsen tak jarang didapati permasalahan yang menyangkut tentang perjanjian baku, isu tersebut sering muncul saat salah satu pihak merasa keberatan atas isi kontrak yang dituangkan secara sepihak, di sisi lain pencantuman klausula baku dianggap berbenturan dengan keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [...]
Perikatan jual beli merupakan perikatan yang diatur dalam buku KUH Perdata, sebagaimana kita tahu sifat dari jual beli ialah konsensual dan kebendaan, oleh karenanya perikatan jual beli tersebut harus ada perbuatan “penyerahan” barang, yang diikuti oleh pembayaran oleh pembeli. Mengutip buku Manajemen Pengadaan karya Williem Siahaya, Purchase Order (selanjutnya disebut “PO”) diartikan sebagai bentuk [...]