Dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah “UUHT”, hak tanggungan memiliki pengertian sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan [...]
Salah satu cara untuk memperoleh suatu barang konsumsi adalah dengan melalui pembiayaan, baik dari Bank maupun dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, seperti Perusahaan Pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan, biasanya Perusahaan Pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk memastikan agar pembiayaan yang telah diberikan dapat kembali dan menghindari kerugian bagi pihak Perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur. [...]
Perkembangan usaha swasta pada kenyataan ini masih belum dikatakan sejahtera, dan seiring dengan kecenderungan globalisasi perekonomian di Indonesia kondisi persaingan usaha kini makin tidak sehat. Situasi dan kondisi usaha di Indonesia menuntut bangsa Indonesia untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha yang ada di Indonesia, hal ini bertujuan agar dunia usaha dapat tumbuh dan [...]
PPHBI telah menyelenggarakan webinar pada hari Jumat, 16 Juli 2021 dengan Tema “Memahami Konsep Hukum Pemberian Personal Guarantee dan Corporate Guarantee” yang dibawakan oleh Bapak Alwesius S.H., M.Kn. Webinar dibuka dengan penjelasan bahwa perjanjian jaminan pada dasarnya merupakan perjanjian accessoir atau perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau pinjam meminjam. Hal [...]
Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan hukum memiliki organ-organ yang bergerak untuk menjalankan kegiatan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi [...]
Hak atas tanah, baik menurut ketentuan hukum adat maupun hukum agraria nasional berisi wewenang dan kewajiban. Wewenang yang ada pada hak atas tanah dapat dibedakan menjadi wewenang yang bersifat umum dan wewenang yang bersifat khusus. Wewenang yang bersifat umum diberikan kepada setiap pemegang hak secara umum, yaitu berupa wewenang untuk mempergunakan tanah yang dihakinya. [...]
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun [...]
Bahwa yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang berbunyi: “ Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang [...]
Realisasi obligasi korporasi pada periode semester I/2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi para periode semester I/2020, dimana tahun ini, Bursa Efek Indonesia mencatat 35 emisi dari 28 emiten senilai total Rp. 39,43 triliun. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri korporasi untuk menggalang dana lewat penerbitan utang. (Ana Noviani, Bisnis Indonesia Tahun XXXVI No. 12231, [...]
Dalam suatu perkara yang disengketakan di pengadilan, baik individu maupun badan hukum dapat mengajukan upaya hukum terhadapnya, dalam pengertiannya upaya hukum tersebut merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan atau tidak menerima putusan hakim yang dijatuhkan terhadapnya. Upaya hukum yang ditempuh ini diajukan karena ada pihak-pihak yang dirugikan [...]