About Kevin Saragih

This author has not yet filled in any details.
So far Kevin Saragih has created 33 blog entries.

Upaya yang Dapat Dilakukan jika Barang Hilang pada Bagasi Pesawat

Mengacu pada Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UU Penerbangan) serta Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 (Permenhub 77 Tahun 2011), yang dimaksud pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan [...]

By |2021-10-04T12:13:53+07:00October 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah Perusahaan Diajukan Pailit oleh Kejaksaan?

Kepailitan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pada dasarnya untuk mengajukan kepailitan, debitor harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) [...]

By |2021-08-20T13:49:42+07:00August 20th, 2021|Business Law|0 Comments

Faktor-Faktor Penting dalam Penjualan Aset Perusahaan

Perseroan Terbatas  adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)serta peraturan pelaksanaannya. Aset perusahaan atau dalam UUPT dikenal dengan istilah kekayaan Perseroan adalah semua barang baik [...]

By |2021-08-20T13:39:05+07:00August 20th, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah PKPU Diajukan Kembali Setelah Rencana Perdamaian Disepakati?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun [...]

By |2021-07-09T15:11:49+07:00July 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Apakah Risalah RUPS Diharuskan Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris?

Bahwa yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang berbunyi: “ Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang [...]

By |2021-07-09T15:04:33+07:00July 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah Putusan Arbitrase Dibatalkan?

Penulis berpandangan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak [...]

By |2021-06-21T17:03:25+07:00June 21st, 2021|Business Law|0 Comments

Pembatalan Merger ataupun Akuisisi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Merger atau Akuisisi merupakan salah satu aksi korporasi yang berkaitan erat dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indonesia menganut sistem post-notification dalam mengawasi merger dan akuisisi. Post-notification adalah pemberitahuan atas adanya merger dan akuisisi dilakukan setelah transaksi tersebut [...]

By |2021-06-18T11:17:41+07:00June 18th, 2021|Business Law|0 Comments

Turut Serta Pihak Ketiga Dalam Sengketa Arbitrase

Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat kepada pihak yang membuat perjanjian tersebut. Demikian pula apabila terjadi sengketa maka hanya melibatkan pihak dalam perjanjian saja. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meski demikian pihak ketiga dalam suatu perjanjian memiliki peluang untuk mengajukan intervensi dalam proses persidangan. Dengan mengajukan intervensi tersebut, pihak ketiga [...]

By |2021-06-15T17:37:43+07:00June 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Dilematika Pemberian Upah Proses dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial

Apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya, perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang disebabkan oleh PHK tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dalam hal terjadi PHK, para pihak benar-benar sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, tanpa ada klaim atau gugatan di kemudian hari. Terdapat berbagai tahapan dan tata cara yang harus dipatuhi [...]

By |2021-06-09T15:15:07+07:00June 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Perbedaan antara Pailit dengan Insolvensi

Mengacu kepada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang dimaksud dengan insolvensi adalah: keadaan tidak mampu bayar. Debitur yang telah berada dalam keadaan insolven adalah hanya apabila jumah nilai kewajibannya (utang) lebih besar daripada nilai harta kekayaannya dan insolven juga keadaan debitur yg dapat disimpulkan dari kondisi [...]

By |2021-05-31T10:34:10+07:00May 31st, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top