Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah komisi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999 Pasal 1: “(1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi. (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta [...]
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan melakukan beberapa keputusan dan tindakan bisnis demi kelangsungan usahanya yang dapat mempengaruhi jumlah dan harga saham, hal tersebut dikenal juga dengan istilah aksi korporasi atau corporate action (Francis Groves, 2008). Beberapa keputusan yang dapat dianggap sebagai corporate action yakni, right issue, stock split, pembagian bonus shares, dan pembagian dividen dalam [...]
Di era saat ini kemajuan digital tidak dapat lagi dihindari oleh setiap orang. Digital sudah sangat melekat di dalam setiap aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali dalam proses bertransaksi. Perlu diketahui, pengertian transaksi secara konvensional adalah jual-beli yang dilakukan secara langsung yang dimana, antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan proses bertransaksi menggunakan nilai [...]
Non Competition Clause adalah sebuah klausul yang mengatur bahwa karyawan setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan Hubungan kerja. Klausul ini seringkali ditemukan di dalam perjanjian kerja, dengan tujuan [...]
Pelaku usaha dapat melakukan berbagai upaya agar mendapatkan keuntungan dan menjamin keberlangsungan kegiatan usahanya tetap lancar, termasuk juga melalui cara yang justru dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu Persekongkolan. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM PUTS) sebagaimana diubah dengan [...]
Badan Pemeriksa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan BPK merupakan lembaga yang hadir untuk memeriksa lembaga atau instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan BPK 1/2020”), Pasal 1 [...]
Setiap rakyat Indonesia berhak atas jaminan sosial yang diberikan oleh Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur: Pasal 28H ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Pasal 34 ayat (2): “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan [...]
Hak Guna Bangunan pertama kali didefinisikan di dalam hukum Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan UUPA. Berdasarkan Pasal 35 dari UUPA, definisi dari Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama [...]
Suatu Perseroan Terbatas (PT) memerlukan modal untuk dapat memulai kegiatan usahanya. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis modal, yaitu: Modal dasar: seluruh nilai nominal saham PT; Modal ditempatkan: saham yang telah diambil/di-claim oleh pemegang saham; Modal disetor: saham yang telah diambil dan dibayar penuh oleh pemegang saham. Apabila seseorang telah melakukan penyetoran penuh [...]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan (UUP) merupakan dasar hukum di Indonesia yang melandasi bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri [...]