Yara Soepono – PPHBI – Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia

Berakhirnya Jabatan Direksi dan Komisaris secara Bersamaan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan agenda tahunan yang wajib diselenggarakan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban direksi dan komisaris terhadap pemegang saham dengan agenda seperti laporan hasil tahunan, pengangkatan susunan dari Board of Directors dan/atau Board of Commissioners, pengambilan keputusan-keputusan besar yang dapat berdampak signifikan terhadap jalannya perusahaan, ataupun agenda lain yang dianggap perlu. [...]

By Yara Soepono|2022-05-13T11:21:07+07:00May 13th, 2022|Business Law|0 Comments

Dilusi Saham dalam Perusahaan

Dilusi saham adalah suatu keadaan dimana terdapat penambahan modal disetor pada perusahaan, namun pemegang saham tidak menyesuaikan jumlah modal yang disetor terhadap keseluruhan jumlah modal perusahaan yang telah ditambahkan. Oleh karena itu, persentase kepemilikan dari pemegang saham yang tidak menyesuaikan dengan modal yang telah ditambahkan menjadi menurun bila dibandingkan dengan pemegang saham lainnya yang [...]

By Yara Soepono|2022-05-11T09:40:43+07:00May 11th, 2022|Business Law|0 Comments

Hadirnya Perseroan Perorangan di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”), banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor hukum bisnis di Indonesia, tidak terkecuali dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (“UUPT”). Pada dasarnya, UU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan efektifitas para pelaku usaha dalam menjalankan usaha di Indonesia, sehingga produktivitas para pelaku usaha dapat meningkat [...]

By Yara Soepono|2022-04-21T14:44:43+07:00April 18th, 2022|Business Law|0 Comments

Menanggulangi Terjadinya Deadlock dalam RUPS

Perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin, menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan (UUPT). RUPS juga dapat dilaksanakan diluar jadwal rutin dari RUPS perusahaan dengan beberapa syarat yang telah diatur dalam UUPT dan juga Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga perusahaan tersebut. [...]

By Yara Soepono|2022-04-13T13:45:19+07:00April 5th, 2022|Business Law|0 Comments

Mengenal Aksi Korporasi Stock Split di indonesia

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan melakukan beberapa keputusan dan tindakan bisnis demi kelangsungan usahanya yang dapat mempengaruhi jumlah dan harga saham, hal tersebut dikenal juga dengan istilah aksi korporasi atau corporate action (Francis Groves, 2008). Beberapa keputusan yang dapat dianggap sebagai corporate action yakni, right issue, stock split, pembagian bonus shares, dan pembagian dividen dalam [...]

By Yara Soepono|2022-03-31T11:43:56+07:00March 29th, 2022|Business Law|0 Comments

Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Badan Pemeriksa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan BPK merupakan lembaga yang hadir untuk memeriksa lembaga atau instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan BPK 1/2020”), Pasal 1 [...]

By Yara Soepono|2022-02-25T09:52:32+07:00February 25th, 2022|Business Law|0 Comments

Bagaimana Status Hak Guna Bangunan Setelah Masa Berlaku Berakhir?

Hak Guna Bangunan pertama kali didefinisikan di dalam hukum Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan UUPA. Berdasarkan Pasal 35 dari UUPA, definisi dari Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama [...]

By Yara Soepono|2022-02-17T09:17:20+07:00February 14th, 2022|Business Law|0 Comments

About Yara Soepono

Berakhirnya Jabatan Direksi dan Komisaris secara Bersamaan

Dilusi Saham dalam Perusahaan

Hadirnya Perseroan Perorangan di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja

Menanggulangi Terjadinya Deadlock dalam RUPS

Mengenal Aksi Korporasi Stock Split di indonesia

Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Bagaimana Status Hak Guna Bangunan Setelah Masa Berlaku Berakhir?