Pentingnya Memperoleh Acquit et de Charge bagi Direksi Perseroan

Suatu Perseroan Terbatas (PT) memiliki 3 organ, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), “berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, [...]

By |2021-12-06T09:38:33+07:00August 9th, 2021|Business Law|2 Comments

Konsep “Keadaan Diam Otomatis” atau “Automatic Stay“ Dalam Kepailitan

Salah satu faktor diperlukannya pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) adalah untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang Kreditor maupun Debitor. Hal inilah yang mendorong pembuat produk undang-undang menciptakan suatu konsep baru yang saat ini menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU [...]

By |2021-08-09T16:45:48+07:00August 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Gugatan Rekonvensi dalam Hukum Acara Perdata

Penyelesaian suatu perkara perdata biasanya dimulai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan. Dalam suatu gugatan, terdapat seorang Penggugat yang merasa haknya telah dilanggar oleh Tergugat. sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan untuk menuntut pemenuhan haknya tersebut. Dalam Hukum Acara Perdata, dikenal gugatan rekonvensi, yang sederhananya adalah gugatan balik terhadap Penggugat dalam satu proses persidangan yang sedang [...]

By |2021-12-06T09:39:34+07:00August 6th, 2021|Business Law|0 Comments

Implikasi Pengadilan Pajak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Era reformasi saat ini menuntut adanya Pemerintah yang baik, dengan aparat yang baik pula. Aparat yang baik merupakan Bestaand-voorwaarde, artinya syarat yang harus ada untuk adanya Pemerintah yang baik. Sehingga tidak ada aparat yang baik, berarti tidak ada pemerintahan yang baik, ibaratnya mungkin seperti dua muka sekeping mata uang. Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak, [...]

By |2021-08-06T14:26:08+07:00August 6th, 2021|Business Law|0 Comments

Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana

Dalam proses hukum acara pidana, kita mengenal adanya proses “Penyitaan”, dalam KUHAP penyitaan memiliki pengertian yang dimuat dalam Pasal 16 yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sehingga dalam pelaksanaannya penyitaan harus [...]

By |2021-08-04T17:30:20+07:00August 4th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top