Kupas Tuntas Penyelesaian Kepailitan dan PKPU

SHORT COURSE ONLINE PT PPHBI INDONESIA “KUPAS TUNTAS PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN PKPU”   Salah satu konsekuensi logis yang dapat terjadi pada saat perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya baik kepada pihak ketiga maupun karyawannya adalah terjadinya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam pelaksanaannya, Kepailitan dan PKPU ini dapat melewati proses yang rumit dan panjang [...]

By |2021-08-27T14:54:38+07:00September 24th, 2021|, |0 Comments

Kelangsungan Usaha Debitur (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Dalam berjalannya suatu perusahaan, tidak jarang perusahaan tersebut menghadapi berbagai tantangan dan sandungan yang menyebabkannya kesulitan untuk melaksanakan prestasi atau pun membayar utang-utangnya kepada pihak lain. Dalam hal ini, sering kali para pihak lain tersebut sebagai Kreditur mengajukan pailit atas perusahaan sebagai Debitur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 [...]

By |2021-09-03T16:32:21+07:00September 3rd, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah PKPU Diajukan Kembali Setelah Rencana Perdamaian Disepakati?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun [...]

By |2021-07-09T15:11:49+07:00July 9th, 2021|Business Law|0 Comments

“Pembuktian Sederhana” dalam Permohonan Pernyataan Pailit

“Pembuktian sederhana” merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembuktian sederhana memiliki dua kedudukan di dalam permohonan pernyataan pailit. Pertama, pembuktian sederhana merupakan sebagai hal penunjang untuk membuktikan terpenuhinya kedua syarat utama dalam pengajuan [...]

By |2021-03-26T17:43:07+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Ketentuan Hukum Kepailitan Jika Terjadi Pada BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah di bawah Payung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (selanjutnya disebut “UU BUMN”). Dalam undang-undang tersebut memang tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan yang menyebutkan jika perusahaan milik Negara tersebut mengalami kebangkrutan. Sebagaimana kita ketahui BUMN memiliki 2 jenis [...]

By |2021-03-04T14:37:33+07:00March 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Kreditor Separatis Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Utang digunakan sebagai dasar utama untuk mempailitkan seorang debitur, salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang untuk mengantisipasi adanya masalah utang piutang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang. (selanjutnya disebut “UUK dan PKPU”) Hukum kepailitan memberikan peluang bagi para kreditur untuk mengajukan kepailitan, tak hanya [...]

By |2021-02-18T10:17:54+07:00February 18th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top