Kupas Tuntas Penyelesaian Kepailitan dan PKPU

SHORT COURSE ONLINE PT PPHBI INDONESIA “KUPAS TUNTAS PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN PKPU”   Salah satu konsekuensi logis yang dapat terjadi pada saat perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya baik kepada pihak ketiga maupun karyawannya adalah terjadinya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam pelaksanaannya, Kepailitan dan PKPU ini dapat melewati proses yang rumit dan panjang [...]

By |2021-08-27T14:54:38+07:00September 24th, 2021|, |0 Comments

Dapatkah Perusahaan Diajukan Pailit oleh Kejaksaan?

Kepailitan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pada dasarnya untuk mengajukan kepailitan, debitor harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) [...]

By |2021-08-20T13:49:42+07:00August 20th, 2021|Business Law|0 Comments

“Pembuktian Sederhana” dalam Permohonan Pernyataan Pailit

“Pembuktian sederhana” merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembuktian sederhana memiliki dua kedudukan di dalam permohonan pernyataan pailit. Pertama, pembuktian sederhana merupakan sebagai hal penunjang untuk membuktikan terpenuhinya kedua syarat utama dalam pengajuan [...]

By |2021-03-26T17:43:07+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Ketentuan Hukum Kepailitan Jika Terjadi Pada BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah di bawah Payung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (selanjutnya disebut “UU BUMN”). Dalam undang-undang tersebut memang tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan yang menyebutkan jika perusahaan milik Negara tersebut mengalami kebangkrutan. Sebagaimana kita ketahui BUMN memiliki 2 jenis [...]

By |2021-03-04T14:37:33+07:00March 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Kreditor Separatis Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Utang digunakan sebagai dasar utama untuk mempailitkan seorang debitur, salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang untuk mengantisipasi adanya masalah utang piutang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang. (selanjutnya disebut “UUK dan PKPU”) Hukum kepailitan memberikan peluang bagi para kreditur untuk mengajukan kepailitan, tak hanya [...]

By |2021-02-18T10:17:54+07:00February 18th, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Aturan Kepailitan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?

Pailit merupakan hal yang cukup sering terjadi pada sebuah Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam UU 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (atau sering juga disebut sebagai UUK-PKPU). Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perseroan sudah tidak mampu lagi membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada debitor. Namun sebelum membahas mengenai aturan kepailitan dalam [...]

By |2020-04-29T10:49:37+07:00April 29th, 2020|Business Law|0 Comments

Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta Pailit

Pailit adalah situasi dimana debitur dinyatakan bangkrut karena tidak dapat membayar hutang yang dimilikinya. Dalam hal ini, pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit debitor akan dilakukan oleh Kurator sejak taggal putusan pailit diucapkan, kemudian harta debitur tersebut dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal yang disebutkan dalam ketentuan [...]

By |2020-04-20T10:58:46+07:00April 20th, 2020|Business Law|0 Comments
Go to Top