Apa Saja Hak-Hak Pekerja Outsourcing Yang Harus Diketahui?

Outsourcing atau lebih dikenal dengan alih daya (dalam UU Cipta Kerja) merupakan hal yang sering kita dengar dalam lingkup ketenagakerjaan, terkadang outsourcing juga sering diartikan sebagai karyawan kontrak, akan tetapi hal demikian pada prinsipnya memiliki suatu pengertian yang berbeda. Secara umum outsourcing merupakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau pemborongan perkerjaan sedangkan karyawan [...]

By |2021-07-22T14:03:16+07:00July 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Dilematika Pemberian Upah Proses dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial

Apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya, perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang disebabkan oleh PHK tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dalam hal terjadi PHK, para pihak benar-benar sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, tanpa ada klaim atau gugatan di kemudian hari. Terdapat berbagai tahapan dan tata cara yang harus dipatuhi [...]

By |2021-06-09T15:15:07+07:00June 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Tuntas Memahami Aturan Ketenagakerjaan Pasca PP 35/2021”

Pada hari Jumat, 21 Mei 2021, PT. PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Tuntas Memahami Aturan Ketenagakerjaan Pasca PP 35/2021 yang dibawakan oleh Bapak Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.H. selaku pemateri. Webinar dibuka dengan penjelasan terkait adanya pasal-pasal yang diubah maupun dihapus pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor [...]

By |2021-05-24T08:52:49+07:00May 24th, 2021|Business Law|0 Comments

Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Kontrak Sesuai Dengan PP Nomor 35 Tahun 2021

Berbeda dari aturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mana tidak mengatur sama sekali tentang pemberian kompensasi bagi karyawan kontrak (PKWT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, mewajibkan pengusaha untuk memberikan uang kompensasi [...]

By |2021-04-12T21:32:27+07:00April 12th, 2021|Business Law|0 Comments

Keabsahan Labor Agreement yang Dibuat Secara Lisan

Umumnya, hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Namun, beberapa perusahaan ada saja yang tidak membuat perjanjian kerja dengan pekerjanya secara tertulis. Sebelum menelisik kembali lebih dalam mengenai perjanjian kerja lisan, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah, apa saja unsur-unsur dalam hubungan kerja tersebut. Hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 angka [...]

By |2021-03-15T13:43:57+07:00March 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar: “Dilematika dan Solusi Hukum Ketenagakerjaan Menanggapi Pandemi Wabah Covid-19”

Pada hari Rabu, 13 Mei 2020, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema "Dilematika dan Solusi Hukum Ketenagakerjaan Menanggapi Pandemi Wabah Covid-19" dan dibawakan oleh Bapak Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.H. Salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah tentang Perjanjian Kerja (PK). PK ini pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu [...]

By |2021-01-20T14:25:36+07:00January 20th, 2021|Business Law|0 Comments

Online Workshop: Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan

ONLINE WORKSHOP PT PPHBI INDONESIA “Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan” Pengertian tentang Hubungan Industrial sebagaimana dinyatakan dalam UU No 13 Tahun 2003 (UUK), antara lain adalah hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan/atau jasa. Bukan merupakan hal yang aneh bila pengusaha berselisih dengan pekerja karena adanya berbagai perbedaan kepentingan. Namun tentunya terlalu sering [...]

By |2020-09-25T16:23:24+07:00October 20th, 2020|, , |0 Comments

Online Workshop: Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan

ONLINE WORKSHOP PT PPHBI INDONESIA “Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan” Pengertian tentang Hubungan Industrial sebagaimana dinyatakan dalam UU No 13 Tahun 2003 (UUK), antara lain adalah hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan/atau jasa. Bukan merupakan hal yang aneh bila pengusaha berselisih dengan pekerja karena adanya berbagai perbedaan kepentingan. Namun tentunya terlalu sering [...]

By |2020-09-22T11:43:29+07:00September 22nd, 2020|, , |0 Comments

Dilematika dan Solusi Hukum Ketenagakerjaan Menanggapi Pandemi Covid-19

WEBINAR PT PPHBI INDONESIA “DILEMATIKA DAN SOLUSI HUKUM KETENAGAKERJAAN MENANGGAPI PANDEMI COVID-19” Tidak sedikit usaha yang harus tutup di tengah pandemi COVID-19. Tidak sedikit pula perusahaan yang harus melakukan efisiensi atau perampingan sehingga berdampak pada pekerjanya. Dalam hal ini kita harus tahu solusi yang tepat dalam mengelola tenaga kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan [...]

By |2020-07-07T15:23:23+07:00May 13th, 2020|, |0 Comments

Apa Sanksi Jika Perusahaan Melarang Pekerja Membentuk Organisasi Serikat Pekerja?

Seorang Tenaga Kerja memiliki peran penting membantu proses pembangunan negeri ini melalui tenaga serta pikirannya. Pemerintah pun telah membentuk sebuah Undang-Undang yang menjadi dasar bagi tenaga kerja yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja dan pemberi kerja atau pengusaha mempunyai hubungan yang disebut dengan hubungan kerja yang mana dengan terjadinya hubungan kerja dapat [...]

By |2020-04-20T10:06:48+07:00November 25th, 2019|Business Law|0 Comments
Go to Top