Kupas Tuntas Penyelesaian Kepailitan dan PKPU

SHORT COURSE ONLINE PT PPHBI INDONESIA “KUPAS TUNTAS PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN PKPU”   Salah satu konsekuensi logis yang dapat terjadi pada saat perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya baik kepada pihak ketiga maupun karyawannya adalah terjadinya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam pelaksanaannya, Kepailitan dan PKPU ini dapat melewati proses yang rumit dan panjang [...]

By |2021-08-27T14:54:38+07:00September 24th, 2021|, |0 Comments

Kelangsungan Usaha Debitur (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Dalam berjalannya suatu perusahaan, tidak jarang perusahaan tersebut menghadapi berbagai tantangan dan sandungan yang menyebabkannya kesulitan untuk melaksanakan prestasi atau pun membayar utang-utangnya kepada pihak lain. Dalam hal ini, sering kali para pihak lain tersebut sebagai Kreditur mengajukan pailit atas perusahaan sebagai Debitur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 [...]

By |2021-09-03T16:32:21+07:00September 3rd, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah Perusahaan Diajukan Pailit oleh Kejaksaan?

Kepailitan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pada dasarnya untuk mengajukan kepailitan, debitor harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) [...]

By |2021-08-20T13:49:42+07:00August 20th, 2021|Business Law|0 Comments

Konsep “Keadaan Diam Otomatis” atau “Automatic Stay“ Dalam Kepailitan

Salah satu faktor diperlukannya pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) adalah untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang Kreditor maupun Debitor. Hal inilah yang mendorong pembuat produk undang-undang menciptakan suatu konsep baru yang saat ini menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU [...]

By |2021-08-09T16:45:48+07:00August 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Apa itu Voluntary Petition dalam Kepailitan?

Suatu perseroan terbatas (PT) dalam perjalanan berdirinya mungkin memerlukan bantuan pinjaman dana dari pihak luar, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk menutupi biaya operasional dalam hal tingkat profit PT sedang rendah. Dengan meminjam dana dari pihak lain tersebut, maka PT berstatus sebagai debitur. Tidak jarang PT yang telah terlalu banyak memiliki utang, sedangkan pemasukan sangat [...]

By |2021-06-14T17:42:40+07:00June 14th, 2021|Business Law|0 Comments

Perbedaan antara Pailit dengan Insolvensi

Mengacu kepada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang dimaksud dengan insolvensi adalah: keadaan tidak mampu bayar. Debitur yang telah berada dalam keadaan insolven adalah hanya apabila jumah nilai kewajibannya (utang) lebih besar daripada nilai harta kekayaannya dan insolven juga keadaan debitur yg dapat disimpulkan dari kondisi [...]

By |2021-05-31T10:34:10+07:00May 31st, 2021|Business Law|0 Comments

Sukses Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Dan PKPU

SHORT COURSE ONLINE PT PPHBI INDONESIA “SUKSES DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN DAN PKPU”   Tidak sedikit perusahaan yang terkena dampak adanya Covid-19 saat ini, terutama masalah keuangan. Hal ini menyebabkan salah satu konsekuensi yang dapat terjadi pada saat perusahaan kesulitan membayar kewajibannya adalah terjadinya Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Namun prosedur penyelesaian [...]

By |2021-04-05T11:45:45+07:00April 30th, 2021|, |0 Comments

“Pembuktian Sederhana” dalam Permohonan Pernyataan Pailit

“Pembuktian sederhana” merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembuktian sederhana memiliki dua kedudukan di dalam permohonan pernyataan pailit. Pertama, pembuktian sederhana merupakan sebagai hal penunjang untuk membuktikan terpenuhinya kedua syarat utama dalam pengajuan [...]

By |2021-03-26T17:43:07+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Hubungan Kurator Dengan Para Pihak Dalam Pernyataan Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar kewajibannya atau utangnya kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor, dimana kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan atau eksekusi terpisah oleh kreditor, sehingga digantikan dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan [...]

By |2021-03-08T17:22:11+07:00March 8th, 2021|Business Law|0 Comments

Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur

Dalam kehidupan individu maupun masyarakat demi memenuhi hidupnya banyak membuka peluang usaha bisnis baik itu orang perorang maupun badan hukum dengan perorangan selalu berurusan dengan yang namanya kebutuhan, dan biasanya kebutuhan yang diinginkan selalu diupayakan terpenuhi semuanya, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhannya tidak jarang pastinya akan timbul cara kredit [...]

By |2021-03-04T14:44:38+07:00March 4th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top