Tips & Trik Bebas Sengketa Surety Bond dan Bank Garansi

WEBINAR PT PPHBI INDONESIA “TIPS & TRIK BEBAS SENGKETA SURETY BOND DAN BANK GARANSI”   Salah satu hal yang tidak asing lagi digunakan untuk memastikan kelancaran suatu kegiatan adalah penjaminan. Dua jenis penjaminan yang sering dikatakan serupa tapi tak sama adalah Surety Bond dan Bank Garansi. Pada dasarnya baik surety bond maupun bank garansi [...]

By |2021-08-30T12:07:09+07:00October 1st, 2021|, |0 Comments

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industrial Pasca UU Ciptaker

WEBINAR PT PPHBI INDONESIA “PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PASCA UU CIPTAKER”   Tidak lama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, dimana salah satu hal yang menarik perhatikan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Baik pihak [...]

By |2021-08-30T12:12:01+07:00September 17th, 2021|, |0 Comments

Perspektif Hukum Cyber Crime Dalam Industri Perbankan

WEBINAR PT PPHBI INDONESIA “PERSPEKTIF HUKUM CYBER CRIME DALAM INDUSTRI PERBANKAN”   Hidup di tengah kemajuan teknologi yang ada menempatkan manusia sebagai pengguna untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Memanfaatkan teknologi dengan niat baik pastinya akan membuat segala aktivitas menjadi lebih mudah. Namun sebaliknya, memanfaatkan teknologi dengan niat jahat justru dapat menimbulkan adanya kejahatan dalam dunia [...]

By |2021-08-27T11:04:59+07:00September 10th, 2021|, |0 Comments

Sekilas Mengenai Asas Ius Curia Novit

Dalam dunia hukum, dikenal beberapa profesi penegak hukum, seperti advokat, jaksa, polisi, notaris dan hakim. Hakim memiliki Kekuasaan Kehakiman, yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang [...]

By |2021-07-28T10:19:22+07:00July 28th, 2021|Business Law|0 Comments

Problematika Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dan Solusinya

WEBINAR PT PPHBI INDONESIA “PROBLEMATIKA HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN SOLUSINYA”   Masyarakat dapat memegang hak-hak tertentu atas tanah yang ada di Indonesia, di antaranya adalah hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak sewa. Perlu diketahui bahwa dapat pula dilakukan peralihan atas hak-hak tersebut. Hak atas tanah dapat dialihkan dengan cara [...]

By |2021-02-03T14:40:36+07:00March 5th, 2021|, |0 Comments

Hukum Lembaga Pembiayaan Mengenai Anjak Piutang

Fungsi adanya pembiayaan anjak piutang (factoring) bagi perekonomian secara garis besar digunakan untuk membantu perusahan-perusahaan klien atas risiko terjadinya kredit macet. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin tinggi, perusahaan-perusahaan pada umumnya akan memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggannya, salah satu caranya adalah dengan mempermudah syarat pembayaran produk dengan kredit. Konsekuensi dari pembayaran secara [...]

By |2021-02-11T15:28:26+07:00February 11th, 2021|Business Law|0 Comments

Implementasi e-Office: Manfaat dan Tantangannya Dilihat dari Sisi Hukum

WEBINAR PT PPHBI INDONESIA “IMPLEMENTASI e-OFFICE: MANFAAT DAN TANTANGANNYA DILIHAT DARI SISI HUKUM” Di dalam suatu perusahaan khususnya perkantoran, segala aktivitas tata kelola harus dijalankan secara efektif dan efisien. Dengan demikian dibutuhkan suatu sistem pendukung yang mampu mengoptimalkan semua proses tata kelola perkantoran tersebut, terutama di Era New Normal yang membatasi pertemuan tatap muka [...]

By |2021-01-28T13:14:55+07:00February 5th, 2021|, |0 Comments

Siapa Saja Narapidana dan Anak yang Dijatuhi Pidana yang Mendapatkan Asimilasi Dan Hak Integrasi?

Melanjutkan pembahasan pada artikel sebelumnya kita telah mengetahui bahwa upaya Pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 telah dilakukan dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak yang menjalani masa pidana. Akan tetapi, pemberian asimilasi tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang tertera dalam PP yang mengaturnya. Hal demikian ditentukan berdasarkan syarat dan ketentuan [...]

By |2020-04-03T14:09:58+07:00April 3rd, 2020|Business Law|0 Comments

Peralihan Hak atas Tanah yang Menyebabkan Perolehan Hak Milik oleh WNA

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur dalam peraturan perundang-undangan jenis-jenis hak atas tanah yang ada di tanah air. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan undang-undang tentang tanah yang masih dijadikan pedoman hingga hari ini. Secara garis besar, hak-hak atas tanah yang ada adalah Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara, [...]

By |2019-04-29T14:35:45+07:00April 29th, 2019|Business Law|0 Comments
Go to Top