Kelangsungan Usaha Debitur (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Dalam berjalannya suatu perusahaan, tidak jarang perusahaan tersebut menghadapi berbagai tantangan dan sandungan yang menyebabkannya kesulitan untuk melaksanakan prestasi atau pun membayar utang-utangnya kepada pihak lain. Dalam hal ini, sering kali para pihak lain tersebut sebagai Kreditur mengajukan pailit atas perusahaan sebagai Debitur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 [...]

By |2021-09-03T16:32:21+07:00September 3rd, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah Perusahaan Diajukan Pailit oleh Kejaksaan?

Kepailitan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pada dasarnya untuk mengajukan kepailitan, debitor harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) [...]

By |2021-08-20T13:49:42+07:00August 20th, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah PKPU Diajukan Kembali Setelah Rencana Perdamaian Disepakati?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun [...]

By |2021-07-09T15:11:49+07:00July 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi atas Kepailitan Perusahaan Asuransi

Salah satu risiko dalam usaha perasuransian adalah kemungkinan terjadinya pailit atas perusahaan asuransi. Kepailitan ini adalah hal yang sangat dikhawatirkan bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis asuransi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana perlindungan hukum pemegang polis atas pailitnya perusahaan asuransi, menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, bagaimana perlindungan hukum yang dapat dilakukan [...]

By |2021-06-18T11:15:41+07:00June 18th, 2021|Business Law|0 Comments

Perbedaan antara Pailit dengan Insolvensi

Mengacu kepada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang dimaksud dengan insolvensi adalah: keadaan tidak mampu bayar. Debitur yang telah berada dalam keadaan insolven adalah hanya apabila jumah nilai kewajibannya (utang) lebih besar daripada nilai harta kekayaannya dan insolven juga keadaan debitur yg dapat disimpulkan dari kondisi [...]

By |2021-05-31T10:34:10+07:00May 31st, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar: “Penyelesaian Sengketa Pailit dan PKPU”

Pada hari Jumat, 30 April 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Penyelesaian Sengketa Kepailitan dan PKPU yang dibawakan oleh Bapak Anthony Prawira, S.H. selaku narasumber. Beliau menjelaskan, sejarah kepailitan di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda yaitu S.1095-217 juncto S.1906-348 kemudian seiring dengan berjalannya waktu, aturan tersebut diubah menjad Perpu No.1 Tahun 1998 yang [...]

By |2021-05-04T12:33:37+07:00May 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Antisipasi Sengketa Pailit dan PKPU di Masa Pandemik

WEBINAR PT PPHBI INDONESIA “ANTISIPASI SENGKETA PAILIT DAN PKPU DI MASA PANDEMIK” Salah satu dampak terbesar yang dihadapi perusahaan karena pandemik COVID-19 adalah terganggunya aktivitas usaha sehingga memunculkan masalah keuangan. Hal ini dapat terwujud melalui ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya baik kepada pihak ketiga maupun kepada pegawainya karena tidak cukupnya dana yang dimiliki. Suatu [...]

By |2020-09-08T10:14:05+07:00September 18th, 2020|, |0 Comments

Penyelesaian Sengketa Pailit dan PKPU

WEBINAR PT PPHBI INDONESIA  “PENYELESAIAN SENGKETA PAILIT DAN PKPU” Dalam berjalannya suatu perusahaan, terdapat beragam masalah yang mungkin dihadapi, salah satunya pandemi COVID-19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti penerapan PSBB yang menghambat kegiatan usaha. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan kesulitan membayar kewajibannya sehingga harus dilakukan PKPU atau diajukan pailit. Prosedur dan proses PKPU dan kepailitan [...]

By |2020-06-08T09:51:33+07:00June 19th, 2020|, |0 Comments

Bagaimana Aturan Kepailitan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?

Pailit merupakan hal yang cukup sering terjadi pada sebuah Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam UU 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (atau sering juga disebut sebagai UUK-PKPU). Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perseroan sudah tidak mampu lagi membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada debitor. Namun sebelum membahas mengenai aturan kepailitan dalam [...]

By |2020-04-29T10:49:37+07:00April 29th, 2020|Business Law|0 Comments
Go to Top