Loading Events

Merek merupakan elemen terpenting bagi suatu perusahaan dalam memperkenalkan produk yang diperdagangkan. Dengan adanya Merek pada suatu produk, maka produk tersebut memiliki identitas yang dapat membedakannya dari produk-produk serupa. Merek  menggambarkan standar kualitas dan mutu dari produk yang diperdagangkan. Sehingga dengan adanya Merek, maka suatu produk dapat memiliki suatu nilai tambah.

Merek sebagai bagian penting dalam dunia bisnis tidak terluput dari perlindungan Hukum. Perlindungan hukum atas Merek di Indonesia, sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan terus diperbaharui sampai dengan saat ini. Perlindungan hak atas merek tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah untuk melindungi hak Kekayaan Intelektual dan membuat iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia kondusif.

Pada tahun 2016, pemerintah mengesahkan UU  No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  (UU Merek 2016) menggantikan UU No. 15 tahun 2001 (UU Merek 2001). Lahirnya UU Merek 2016 adalah bukti dari keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan hak atas Merek di Indonesia, sehingga pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi para pemilik hak atas Merek di Indonesia.

Hanya saja, keseriusan pemerintah ini tidak berarti zero risk, atau tidak dimungkinkannya terdapat sengketa. Malah, UU Merek 2016 menjadi tolak ukur, apakah mampu menjadi solusi atas sengketa-sengketa yang timbul dikemudian hari

Oleh sebab itu, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI) menyelenggarakan Legal Short Course dengan tema “Sukses Penyelesaian Sengketa Hak ATas Merek” yang akan dilaksanakan pada hari Jum’at, 27 April 2018 pukul 09:00 – 17.30 WIB, di  Schinder Law Firm, Noble House 27th Floor Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E4 No. 2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta yang mana pemaparannya akan dipaparkan oleh :

Materi dan Pembicara

Sesi Materi Pembicara
PERTAMA Konsepsi hak merek (internasional, regional maupun nasional) Dr. Ir. Syarifuddin, SH, MH
KEDUA Pandangan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tentang perlindungan merek di Indonesia. Visi misi Direktorat Jenderal HKI tentang perkembangan permasalahan merek. Solusi yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal HKI atas permasalahan merek di Indonesia. Dr. Ir. Syarifuddin, SH, MH
KETIGA Permasalahan sengketa merek di Indonesia, serta perbandingannya terhadap negara-negara lain. Solusi yang baik dan cocok bagi Indonesia menghadapi sengketa merek Valerie Selvie Sinaga, SH, LL.M, Ph.D *
KEEMPAT Pengadilan niaga sebagai wadah penyelesaian sengketa merek di Indonesia, studi kasus Dr. Suyud Margono, SH, M.Hum, FCIArb*

*Masih dalam tahap konfirmasi

Nilai investasi bagi tiap peserta yang hadir sebesar :
Rp 2.800.000,- untuk umum
Rp 2.550.000,- untuk advokat (dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat)
Rp 2.300.000,- untuk akademisi (dibuktikan dengan Kartu Tanda Akademisi)

Dapatkan harga Early Bird (Bayar dan daftar sampai 20 April 2018) :

  • DISCOUNT 20% – pembelian satuan (voucher tidak berlaku)
  • BUY 2 GET 3 – pembelian berlaku untuk 3 orang (voucher tidak berlaku)

Para peserta mendapatkan : sertifikat, seminar kit, modul dalam bentuk soft copy dan hard copy, coffe break, dan lunch.

Pendaftaran dan pembayaran paling lambat Kamis, 26 April 2018 disetor melalui :

  • Bank BTN, Cabang Cikini No. Rekening: 00054 01 30 0000 595; Atas Nama: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.
  • Bank UOB, Cabang Mangga Dua, No. Rekening: 412 300 5087; Atas Nama: PT PPHBI Indonesia.
  • Bank BCA, Cabang Sentral Cikini No. Rekening: 878 020 2298; Atas Nama: PT PPHBI Indonesia.

Please login to continue registration!