Loading Events
  • This event has passed.

Sengketa akibat transaksi tanah di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Hal ini dapat terjadi akibat dari berbagai hal, antara lain : sistem administrasi hak atas tanah yang masih tidak cukup baik sehingga dimungkinkan terdapatnya kepemilikan ganda; Pemilik yang tidak menempati tanah yang dimilikinya sehingga ketika tanah dijual, pengosongan tanah menjadi cukup sulit; Tanah yang diagunkan kepada pihak non perbankan; dan lain sebagainya.

Undang-undang Hukum pertanahan di Indonesia memang sudah cukup berumur dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Keadaan tersebut diperburuk dengan sistem administrasi kepemilikan hak atas tanah di beberapa daerah yang cenderung masih menggunakan sistem manual dan tidak terintegrasi dengan baik antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sehingga, celah tersebut banyak dimanfaatkan oleh para mafia pertanahan di berbagai wilayah untuk mendapatkan keuntungan.

Tumpang tindih atas tanah merupakan output dari buruknya sistem pengadministrasian hak atas tanah. Akibatnya, peningkatan hak atas tanah girik menjadi sertifikat sering kali mengalami kendala karena keberadaan dua atau lebih bukti kepemilikan atas tanah berupa girik atau leter c di atas obyek tanah yang sama. Penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah tersebut bukanlah suatu perkara mudah dan sederhana, mengingat dibutuhkan kemampuan dalam menelusuri riwayat tanah dan mediasi terhadap pihak lainnya.

Oleh sebab itu, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI) menyelenggarakan Legal Short Course dengan tema “Dilematika dan Solusi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia” yang akan dilaksanakan pada hari Jum’at, 18 Mei 2018 pukul 09:00 – 17.00 WIB, di Ashley Hotel Jakarta Jl. KH. Wahid Hasyim 73-75 Menteng, Jakarta 10350   yang mana pemaparannya akan dipaparkan oleh :

Materi dan Pembicara

Sesi Materi Pembicara
PERTAMA Pemahaman umum tentang (1) peranan umum PPAT, (2) akta otentik dalam berbagai transaksi hak atas tanah. Serta konsepsi pemberian hak baru atas tanah Enny Koeswarni, SH, M.KN
KEDUA Langkah preventif praktis dalam menghindari permasalahan trasaksi hak atas tanah (pewakafan tanah, tanah sebagai obyek jaminan, tanah sebagai obyek wasiat), Larangan dalam transaksi tanah, penyelundupan hukum atas transaksi tanah Dr. FX. Arsin Lukman, SH
KETIGA Studi Kasus : Transaksi tanah dan bangunan Dr. FX. Arsin Lukman, SH

Nilai investasi bagi tiap peserta yang hadir sebesar :
Rp 2.800.000,- untuk umum
Rp 2.550.000,- untuk advokat (dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat)
Rp 2.300.000,- untuk akademisi (dibuktikan dengan Kartu Tanda Akademisi)

Dapatkan harga Early Bird (Bayar dan daftar sampai 11 Mei 2018) :

  • DISCOUNT 20% – pembelian satuan (voucher tidak berlaku)
  • BUY 2 GET 3 – pembelian berlaku untuk 3 orang (voucher tidak berlaku)

Para peserta mendapatkan : sertifikat, seminar kit, modul dalam bentuk soft copy dan hard copy, coffe break, dan lunch.

Pendaftaran dan pembayaran paling lambat Kamis, 18 Mei 2018 disetor melalui :

  • Bank BTN, Cabang Cikini No. Rekening: 00054 01 30 0000 595; Atas Nama: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.
  • Bank UOB, Cabang Mangga Dua, No. Rekening: 412 300 5087; Atas Nama: PT PPHBI Indonesia.
  • Bank BCA, Cabang Sentral Cikini No. Rekening: 878 020 2298; Atas Nama: PT PPHBI Indonesia.

Please login to continue registration!