Loading Events
This event has passed.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa tanah dikuasi oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara mengatur peruntukkan tanah yang ada di Indonesia demi kesejahteraan umum, dan bukan hanya bagi individu atau kelompok. Ini juga sejalan dengan Pasal 6 UUPA yang juga menyebutkan “Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial”.

Sebidang tanah dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai hal yang menunjang kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat memegang hak-hak tertentu atas tanah yang ada di Indonesia; di antaranya hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak sewa. Terdapat dilakukan pula peralihan atas hak-hak tersebut antara orang maupun badan hukum.

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum. Hak atas tanah dapat dialihkan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, lelang, pemberian hak tanggungan, warisan, dan sebagainya. Langkah-langkah dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan peralihan-peralihan tersebut sebenarnya tidaklah sederhana. Melakukan jual-beli tanah tidak semudah melakukan jual-beli makanan atau pakaian.

Agar suatu peralihan hak atas tanah itu diakui dan dianggap legal, terdapat berbagai tata cara dan dokumen-dokumen yang diperlukan agar peralihan hak terjadi secara lancar dan tidak terjadi sengketa di masa mendatang.

Oleh sebab itu, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI) menyelenggarakan Legal Short Course dengan tema “Dilematika Dan Solusi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia” yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Februari 2020

Waktu              : 09:30 – 17:15 WIB

Tempat            : Aloft Hotel Jakarta

Jl. KH. Wahid Hasyim No 92, Menteng, Jakarta 10340

Materi dan Pembicara

Sesi Materi Pembicara
PERTAMA Pemahaman umum tentang (1) Peranan umum PPAT, (2) Akta otentik dalam berbagai transaksi hak atas tanah.  Serta konsepsi pemberian hak baru atas tanah Enny Koeswarni, SH, M.Kn
KEDUA Langkah preventif praktis dalam menghindari permasalahan trasaksi hak atas tanah (pewakafan tanah, tanah sebagai obyek jaminan, tanah sebagai obyek wasiat), Larangan dalam transaksi tanah, penyelundupan hukum atas transaksi tanah Dr. FX. Arsin Lukman, SH
KETIGA Studi Kasus : Transaksi tanah dan bangunan Aris Swantoro, SH, M.Kn

Nilai investasi bagi tiap peserta yang hadir sebesar :
Rp 2.800.000,- untuk umum
Rp 2.550.000,- untuk Advokat (dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat)
Rp 2.300.000,- untuk Akademisi (dibuktikan dengan Kartu Tanda Akademisi)

Dapatkan harga Early Bird (bayar dan daftar sampai 29 November 2019) :

  • DISCOUNT 20% – pembelian satuan (voucher tidak berlaku)
  • BUY 2 GET 3 – pembelian berlaku untuk 3 orang (voucher tidak berlaku)

Pendaftaran :

Telp    : (021) 3917446, 315 2090/91

Fax     : (021) 315 2089
Hot Line &Whats app : 085773355787
E-mail : info@pphbi.com

(Dengan melampirkan formulir pendaftaran)

Pembayaran :

  • Bank UOB, Cabang Mangga Dua, No. Rekening: 412 300 5087; Atas Nama: PT PPHBI Indonesia.
  • Bank BCA, Cabang Sentral Cikini No. Rekening: 878 020 2298; Atas Nama: PT PPHBI Indonesia.

Note :

  • Mohon untuk dapat memasukan nama peserta/instansi pada berita pembayaram course.
  • Nama pembicara dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Peserta akan mendapatkan informasi apabila terjadi perubahan Nama.
Go to Top