Loading Events
  • This event has passed.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengalami revisi pada bulan November 2016. Meskipun demikian revisi yang dilakukan hanya melingkupi perbuatan-perbuatan pidana terkait konten negative, pencemaran nama baik, intersepsi, dan beberapa sinkronisasi terkait penggeledahan, penyitaan,  penangkapan serta penahanan yang disesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tujuan revisi UU ITE tidak lain adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun demikian, UU ITE hasil revisi masih banyak menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang lahir pasca revisi UU ITE masih tidak jauh berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya yaitu terdapatnya pasal-pasal yang multi tafsir dan sulit dimengerti selain itu terdapat beberapa pasal-pasal yang mengkibatkan perdebatan baik dikalangan akademisi maupun penegak hukum.

Revisi UU ITE yang diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum di dalam dunia maya (Cyberspace), masih menjadi impian. Hal ini terjadi karena UU ITE sebagai payung cyber law di Indonesia, masih fokus mengaitkan perbuatan-perbuatan yang terjadi di dunia nyata dengan dunia maya. Sedangkan di dalam cyberspace, dunia tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga segala bentuk perbuatan hukum menjadi sangat tidak biasa.

Untuk mendapatkan kepastian dan pengertian hukum secara lebih jelas terkait dengan penerapan hukum dalam cyberspace. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam terkait dengan sistem, tata cara pembuktian, pengenalan alat bukti dan cara kerja hukum dalam dunia ini. Pengertian mendalam tersebut hanya dapat diberikan oleh para praktisi hukum teknologi yang memahami seluk beluk dunia IT dikaitkan dengan peraturan perundangan di Indonesia. Dengan pemaparan dari pakar tersebut, maka pemahaman dan penerapan hukum tersebut menjadi lebih komprehensif sehingga memberikan titik terang serta pengertian yang jelas oleh para praktisi hukum Indonesia.

Oleh sebab itu, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI) menyelenggarakan Legal Short Course dengan tema “Aspek Legalitas dalam Bukti & Transaksi Elektronik Serta Relevansinya Pasca Revisi UU ITE” yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Desember 2016, pukul 09.30 – 17.30 WIB, di Hotel Mercure Jakarta Sabang, Jalan Haji Agus Salim No.11, Jakarta Pusat.

Materi dan Pembicara

Sesi Materi Pembicara
PERTAMA – UU ITE sebagai payung cyber law di Indonesia (aspek hukum perbedaan sebelum dan sesudah di revisi);
– Tanggung jawab hukum penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
– Tinjauan hukum transaksi elektronik dan kontrak elektronik dikaitkan dengan perkembangan e-commerce Indonesia.
Dr. Ir. Edy Santoso, ST, MITH, MH
KEDUA – Pembuktian dan alat bukti elektronik dalam UU ITE;
– Digital forensik dalam prespektif hukum Indonesia dan dunia;
– Bukti elektronik dalam perpektif pidana ditinjau dari putusan MK No. 20/2016;
– Jenis-jenis bukti elektronik.
Indonesia Cyber Law Community (ICLC)
KETIGA – Praktik pembuktian, pemberian keterangan ahli terkait bukti elektronik;
– Prosedur intersepsi dan penyadapan serta keabsahan alat bukti intersepsi;
– Cyber case.
Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Nilai investasi bagi tiap peserta yang hadir sebesar :
Rp 2.800.000,- untuk umum
Rp 2.550.000,- untuk Advokat (dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat)
Rp 2.300.000,- untuk Akademisi (dibuktikan dengan Kartu Tanda Akademisi)

Dapatkan harga Early Bird (bayar dan daftar sampai 9 Desember 2016) :
– DISCOUNT 20% – pembelian satuan (voucher tidak berlaku)
– BUY 2 GET 3 – pembelian berlaku untuk 3 orang (voucher tidak berlaku)

Para peserta mendapatkan : sertifikat, seminar kit, modul dalam bentuk soft copy dan hard copy, coffe break, dan lunch.

Pendaftaran dan pembayaran paling lambat KAMIS tanggal 15 Desember 2016, disetor melalui :
– Bank BTN, Cabang Cikini No. Rekening: 00054 01 30 0000 595; Atas Nama: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.
– Bank UOB, Cabang Mangga Dua, No. Rekening: 412 300 5087; Atas Nama: PT PPHBI Indonesia.
– Bank BCA, Cabang Sentral Cikini No. Rekening: 878 020 2298; Atas Nama: PT PPHBI Indonesia. 


Please login to continue registration!


Please login to continue registration!