Tahap-Tahap Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali

Mungkin kebanyakan orang hanya familiar dengan perolehan hak atas tanah yang sudah terdaftar dan beralih dari pihak lain melalui transaksi jual-beli atau pembebanan hak atas tanah di atas hak lainnya seperti. Namun sebelum itu, sebidang tanah pernah dilakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk pertama kali. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu [...]

By |2020-04-07T11:14:47+07:00April 7th, 2020|Business Law|0 Comments

Perbedaan antara Legalisasi dan Waarmerking Akta

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1 menyatakan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Yang dimaksud dengan akta autentik menurut Pasal 1868 Kita Undang-Undang Hukum [...]

By |2020-04-06T09:24:03+07:00April 6th, 2020|Business Law|0 Comments

Siapa Saja Narapidana dan Anak yang Dijatuhi Pidana yang Mendapatkan Asimilasi Dan Hak Integrasi?

Melanjutkan pembahasan pada artikel sebelumnya kita telah mengetahui bahwa upaya Pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 telah dilakukan dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak yang menjalani masa pidana. Akan tetapi, pemberian asimilasi tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang tertera dalam PP yang mengaturnya. Hal demikian ditentukan berdasarkan syarat dan ketentuan [...]

By |2020-04-03T14:09:58+07:00April 3rd, 2020|Business Law|0 Comments

Bagaimana Hak Narapidana dan Anak yang Menjalani Pidana Di Lapas Selama Masa Pandemi COVID-19?

Kita telah mengetahui dan mengikuti dengan seksama bahwa informasi yang selama ini disajikan melalui media menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan atas penyebaran Covid-19. Di samping itu, upaya dan perhatian Pemerintah untuk mencegah penyebaran tersebut telah banyak dilakukan melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan, salah satunya upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yaitu, melalui [...]

By |2020-04-03T14:04:22+07:00April 2nd, 2020|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Lockdown (3): Hak Rakyat Apabila Terjadi Lockdown

Dalam hal terjadi lockdown, tentunya kehidupan masyarakat akan sangat terpengaruh. Terutama berkaitan dengan finansial, mereka yang pekerjaannya tidak dapat dilakukan di rumah dan sangat bergantung pada interaksi dengan orang lain, akan kehilangan sumber penghidupannya. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kekarantinaan Kesehatan harus diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, [...]

By |2020-04-20T10:04:57+07:00April 1st, 2020|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Lockdown (2): Kapan Diberlakukan Lockdown?

Lockdown atau Kekarantinaan Kesehatan tidak dapat sembarang dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kekarantinaan Kesehatan dilakukan sebagai upaya mencegah timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sendiri adalah: Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, [...]

By |2020-04-01T12:57:50+07:00April 1st, 2020|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Lockdown (1): Apa itu Lockdown?

Pandemi SARS-CoV-2 (coronavirus) mengubah pola hidup sebagian besar masyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Meskipun tidak semua, namun banyak anggota masyarakat yang melakukan swakarantina dan social distancing. Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, banyak pekerja yang diperintahkan untuk bekerja dari rumah oleh tempatnya bekerja. Kegiatan sekolah dan universitas pun diganti dengan kelas yang [...]

By |2020-04-01T12:56:37+07:00April 1st, 2020|Business Law|0 Comments

Tanggung Jawab Anggota Direksi atas Kerugian Pengurusan Perseroan

Tanggung jawab Direksi dalam sebuah Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas Perseroan diatur dalam Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), yaitu: a. Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi Pada poin ini dijelaskan anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan, apabila bersalah atau lalai menjalankan [...]

By |2020-03-31T14:44:38+07:00March 31st, 2020|Business Law|0 Comments

Dalam Hal Apa Anggota Direksi Tidak Berwenang Mewakili Perseroan?

Pada prinsipnya, setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: • Apabila anggota Direksi terdiri “lebih” dari 1 (satu) orang • Maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Akan tetapi, pada akhir kalimat pasal [...]

By |2020-03-31T14:47:39+07:00March 31st, 2020|Business Law|0 Comments

Hak-Hak Pemegang Saham dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Dalam sebuah Perseroan kita mengenal adanya istilah Pemegang Saham. Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang Saham (shareholder atau stockholder) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perseroan. Terhadapnya pemegang saham diberikan hak khusus tergantung pada jenis saham yang [...]

By |2020-03-31T12:56:37+07:00March 30th, 2020|Business Law|0 Comments
Go to Top