Perlindungan Rahasia Dagang Di Indonesia

Rahasia Dagang, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 poin 1 UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”), didefinisikan sebagai berikut : “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya”. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa [...]

By |2016-12-23T11:31:59+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Konstruksi Pinjam Meminjam vs Penitipan

Perbedaan titipan dan pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak pernah bersinggungan satu dengan lainnya. Namun, secara hukum pengertian titipan dan pinjam meminjam seringkali bersinggungan. Ketika transaksi bisnis sudah memberikan hubungan hukum, disinilah pelaku usaha (atau subyek hukum) harus mencermati konstruksi hukum apa yang terjadi pada hubungan hukum tersebut. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata, pinjam meminjam didefinisikan sebagai [...]

By |2016-12-23T11:31:14+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Jaminan Fidusia : Sebuah Keunggulan Tersendiri

Benda-benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak (khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan). Fidusia merupakan agunan (atau jaminan) bagi pelunasan utang, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Untuk itu, suatu perjanjian dengan jaminan fidusia, [...]

By |2016-12-23T11:30:53+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Jangan Salah Artikan Sita Jaminan

Berbicara tentang sita jaminan secara yuridis, maka terkait dengan pengaturan Pasal 227 jo. PAsal 197 HIR atau Pasal 261 jo. Pasal 206 RBG. Sita jaminan tidak memiliki korelasi langsung dengan jaminan atas pembiayaan. Namun sebuah bagian dari rangkaian kegiatan yang diambil oleh pengadilan untuk melindungi obyek sengketa. Sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil oleh [...]

By |2016-12-23T11:30:04+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Jaminan dan Prinsip Kehati-hatian : Solusi Kredit Macet bagi Perbankan

Kredit perbankan mengandung resiko. Bukan hanya bagi debitor, tapi juga bank sebagai kreditor. Resiko ini dimiliki oleh bank, sebab bank diharuskan memiliki kemampuan dan efektivitas dalam pengelolaan resiko kredit, sehingga meminimalisir adanya potensi kerugian karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Kredit bermasalah, merupakan kondisi dimana debitur mengingkari janjinya dalam pembayaran bunga dan/atau pelaksanaan kewajiban yang terkandung [...]

By |2016-12-23T11:29:52+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka

Berdasaran Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU PT”), Perseroan Terbuka merupakan perseroan Publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perunang-undangan di bidang pasar modal. Oleh karena UU PT telah menyebut istilah “pasar modal” maka perlu dipahami pengertian “perseroan publik” berdasarkan UU Nomor [...]

By |2016-12-23T11:29:50+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Posisi RUPS pada Perseroan Terbatas

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) adalah salah satu dari tiga organ Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”). Organ ini diberi kewenangan yang sifatnya eksklusif, yang mana kewenangan ini tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS ini ditentukan dalam Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar PT. Sebenarnya, RUPS merupakan sebuah forum yang mana didalamnya terdapat [...]

By |2016-12-23T11:26:25+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Anggaran Dasar dalam Perseroan Terbatas

Akta pendirian, terdiri atas anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Adapun yang dimaksud dengan “keterangan lain”, meliputi (a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; [...]

By |2016-12-23T11:25:01+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Aman Menyusun Kontrak Bisnis

Sebuah Bagian Resume dari Pemaparan Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA dalam Legal Short Course “Writing Skills for Legal Documents” Kontrak merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang berisi prestasi. Prestasi tersebut diimplementasikan dengan adanya hak dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing pihak. Perjanjian menghasilkan hubungan hukum. Dalam hal-hal tertentu, sebuah hubungan [...]

By |2016-12-23T11:24:41+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Bahasa Hukum dan Implikasinya Terhadap Masyarakat

Sebuah Bagian Resume dari Pemaparan Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA dalam Legal Short Course “Writing Skills for Legal Documents” Bahasa hukum merupakan suatu bentuk komunikasi. Ya, seperti bentuk-bentuk implementasi bahasa dalam berbagai profesi, bahasa hukum juga bermaksud membuat tali-tali komunikasi antar masyarakat hukum terjalin. Namun apakah hanya sampai situ pengaruhnya? Bahasa hukum [...]

By |2016-12-23T11:23:29+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments