Dasar Hukum Penerapan e-KYC di Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank wajib menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:   “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan [...]

By |2021-06-22T00:17:06+07:00June 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Hukumnya Jika Terjadi Penipuan Dalam Klaim Asuransi?

Asuransi dikenal sebagai suatu perjanjian pertanggungan dimana pihak penanggung dan tertanggung saling mengikatkan diri yang mana penanggung berhak untuk menerima premi dan nantinya memberikan pertanggungan atas suatu kerugian, kehilangan atau kerusakan yang dialami tertanggung. Dalam UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, memberikan pengertian asuransi sebagai berikut : Pasal 1 Angka 1 Asuransi adalah [...]

By |2021-06-21T21:43:12+07:00June 21st, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah Putusan Arbitrase Dibatalkan?

Penulis berpandangan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak [...]

By |2021-06-21T17:03:25+07:00June 21st, 2021|Business Law|0 Comments

Pembatalan Merger ataupun Akuisisi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Merger atau Akuisisi merupakan salah satu aksi korporasi yang berkaitan erat dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indonesia menganut sistem post-notification dalam mengawasi merger dan akuisisi. Post-notification adalah pemberitahuan atas adanya merger dan akuisisi dilakukan setelah transaksi tersebut [...]

By |2021-06-18T11:17:41+07:00June 18th, 2021|Business Law|0 Comments

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi atas Kepailitan Perusahaan Asuransi

Salah satu risiko dalam usaha perasuransian adalah kemungkinan terjadinya pailit atas perusahaan asuransi. Kepailitan ini adalah hal yang sangat dikhawatirkan bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis asuransi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana perlindungan hukum pemegang polis atas pailitnya perusahaan asuransi, menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, bagaimana perlindungan hukum yang dapat dilakukan [...]

By |2021-06-18T11:15:41+07:00June 18th, 2021|Business Law|0 Comments

Landasan Hukum Pelaksanaan Turnkey Project di Indonesia

Sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang telah diubah beberapa kali hingga saat ini menjadi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), disebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang [...]

By |2021-06-15T17:40:50+07:00June 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Ketentuan Hibah Saham Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas

Saham merupakan bukti pemilikan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, wujud saham itu sendiri ialah selembar kertas (efek) yang namanya tercantum dalam surat tersebut ialah pemilik perusahaan, maraknya hibah saham yang terjadi menimbulkan pertanyaan bagi khalayak ramai “apakah saham dapat dihibahkan?” Sebelum masuk pada pembahasan hibah saham, kita perlu mengetahui pengertian hibah itu sendiri. Hibah [...]

By |2021-06-15T17:39:23+07:00June 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Turut Serta Pihak Ketiga Dalam Sengketa Arbitrase

Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat kepada pihak yang membuat perjanjian tersebut. Demikian pula apabila terjadi sengketa maka hanya melibatkan pihak dalam perjanjian saja. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meski demikian pihak ketiga dalam suatu perjanjian memiliki peluang untuk mengajukan intervensi dalam proses persidangan. Dengan mengajukan intervensi tersebut, pihak ketiga [...]

By |2021-06-15T17:37:43+07:00June 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Klaim Asuransi Macet”

Pada hari Selasa, 15 Juni 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Klaim Asuransi Macet yang dibawakan oleh Bapak Heri Wibowo, S.H., selaku pemateri. Di awal webinar, pembicara menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu asuransi dan dasar hukumnya di Indonesia, jenis-jenis asuransi, klausul-klausul dalam perjanjian asuransi, hingga hak [...]

By |2021-06-15T15:38:20+07:00June 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Mengenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia

Seperti diketahui arbitrase dipandang sebagai salah satu alternatif terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Dalam UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lahirnya Badan Arbitrase [...]

By |2021-06-16T10:50:50+07:00June 15th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top