Larangan Hukum Kartel Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Perdagangan merupakan penggerak roda ekonomi, yang karenanya harus dilakukan dengan cara yang dapat memastikan adanya kesempatan yang sama dan seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya [...]

By |2020-07-03T16:14:33+07:00July 3rd, 2020|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Surat Utang Negara

Pemerintah Indonesia menerbitkan global bond terbesar yang pernah dikeluarkan dalam sejarah berdirinya Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan Pemerintah menerbitkan global bond sebesar US$ 4,3 miliar dalam 3 bentuk surat berharga global. Salah satunya adalah seri RI0470 dengan tenor 50 tahun yang jatuh tempo pada 15 April 2070. Hal ini dilakukan untuk membantu Indonesia menghimpun [...]

By |2020-07-03T14:53:24+07:00July 3rd, 2020|Business Law|0 Comments

Bagaimana Aturan Kepailitan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?

Pailit merupakan hal yang cukup sering terjadi pada sebuah Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam UU 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (atau sering juga disebut sebagai UUK-PKPU). Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perseroan sudah tidak mampu lagi membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada debitor. Namun sebelum membahas mengenai aturan kepailitan dalam [...]

By |2020-04-29T10:49:37+07:00April 29th, 2020|Business Law|0 Comments

Restrukturisasi Perusahaan

Perjalanan suatu perusahaan termasuk Perseroan Terbatas (PT), pasti mengalami pasang surut. Perusahaan yang berada dalam keadaan sulit perlu mengadakan tindakan untuk menyelamatkannya. Restruktrurisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial. Merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan bentuk-bentuk rekstrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan menurut Sri Redjeki [...]

By |2020-04-29T10:23:10+07:00April 29th, 2020|Business Law|0 Comments

Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta Pailit

Pailit adalah situasi dimana debitur dinyatakan bangkrut karena tidak dapat membayar hutang yang dimilikinya. Dalam hal ini, pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit debitor akan dilakukan oleh Kurator sejak taggal putusan pailit diucapkan, kemudian harta debitur tersebut dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal yang disebutkan dalam ketentuan [...]

By |2020-04-20T10:58:46+07:00April 20th, 2020|Business Law|0 Comments

Hak Penguasaan atas Tanah secara Hierarki

Perlu diketahui bahwa yang dipelajari dalam Hukum Agraria dan dimuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bukan tanah secara fisik, tapi tanah secara yuridis. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari hak atas tanah tersebut. Menggunakan tanah yang dimaksud adalah [...]

By |2020-04-20T10:10:18+07:00April 20th, 2020|Business Law|0 Comments

Beban Pembuktian Terbalik dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sesungguhnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Kebutuhan konsumen atas suatu produk barang atau jasa dapat terpenuhi oleh pelaku usaha, dan sebagai balasannya, pelaku usaha menerima imbalan berupa uang dengan keuntungan. Namun dalam berjalannya hubungan konsumen dan pelaku usaha, Seringkali konsumen berada di posisi yang lebih lemah daripada pelaku usaha. [...]

By |2020-04-17T12:41:10+07:00April 17th, 2020|Business Law|0 Comments

Penambahan Modal Disetor Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan dengan adanya modal yang dari para pendirinya. Terdapat 3 jenis modal dalam PT, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar. Berarti modal dasar PT esensinya adalah total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Tidak semua modal dasar [...]

By |2020-04-14T14:01:51+07:00April 14th, 2020|Business Law|0 Comments

Bagaimana Aturan Hukum Inbreng Tanah dalam Perseroan dan Agraria?

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk yang paling diminati dari seluruh organisasi usaha yang ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya [...]

By |2020-04-14T13:15:00+07:00April 14th, 2020|Business Law|0 Comments

Peningkatan Sertifikat Hak Milik terhadap Hasil Usaha Jual-Beli Properti yang dilakukan BUMN/BUMD

Peningkatan kebutuhan akan rumah oleh masyarakat membuat usaha jual-beli properti menjadi sangat digandrungi oleh para developer maupun badan hukum yang bergerak dalam bidang perumahan dan permukiman. Hal ini menimbulkan usaha jual-beli properti menjadi usaha yang marak terjadi di lapangan, tidak hanya jual beli yang dilakukan oleh developer maupun BUMN/BUMD, akan tetapi juga dilakukan oleh perorangan. [...]

By |2020-04-14T13:38:35+07:00April 13th, 2020|Business Law|0 Comments
Go to Top