Pentingnya Perusahaan Menerapkan Corporate Social Responsibility

Perkembangan pembangunan pada abad 21 saat ini  merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, mengingat bagaimana cepatnya teknologi dan bagaimana cepatnya manusia saling bersaing dengan waktu. Namun cepatnya suatu pembangunan segala bidang pada dasarnya memiliki satu tujuan yang pasti, terutama bagi suatu negara, yakni mensejahterakan. Peningkatan kesejahteraan sosial dapat dikatakan telah menjadi salah satu prioritas pembangunan [...]

By |2019-12-05T09:01:29+07:00December 5th, 2019|Business Law|0 Comments

Apa Sanksi Jika Perusahaan Melarang Pekerja Membentuk Organisasi Serikat Pekerja ?

Seorang Tenaga Kerja memiliki peran penting membantu proses pembangunan negeri ini melalui tenaga serta pikirannya. Pemerintah pun telah membentuk sebuah Undang-Undang yang menjadi dasar bagi tenaga kerja yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja dan pemberi kerja atau pengusaha mempunyai hubungan yang disebut dengan hubungan kerja yang mana dengan terjadinya hubungan kerja dapat [...]

By |2019-11-25T12:51:16+07:00November 25th, 2019|Business Law|0 Comments

Untuk Apa Diadakan PPJB dalam Transaksi Jual-Beli Properti?

Properti adalah salah satu objek yang sering diperjualbelikan. Dalam transaksi jual-beli properti, terdapat dua hal yang kerap ditemui, yaitu Akta Jual Beli (AJB) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). AJB jelas merupakan suatu akta yang berperan sebagai bukti telah terjadinya transaksi jual-beli atas suatu properti tertentu antara 2 pihak yang disebutkan di dalamnya. Sedangkan kedudukan [...]

By |2019-10-15T18:00:10+07:00October 15th, 2019|Business Law|0 Comments

Surety Bond dan Bank Garansi: Mana yang Lebih Baik?

Penjaminan merupakan sesuatu yang lazim digunakan untuk memastikan kelancaran suatu kegiatan. Misalnya dalam pekerjaan pembangunan gedung, pemberi kerja seringkali membutuhkan jaminan dari kontraktor bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Atau dalam kegiatan impor, importir dapat memberikan jaminan kepada eksportir melalui letter of credit bahwa ia akan melakukan [...]

By |2019-09-14T18:14:50+07:00September 14th, 2019|Business Law|0 Comments

Konsep Beneficial Owner dan Hubungannya dengan Praktik Nominee

Salah satu konsep sistem hukum common law yang belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah konsep Beneficial Owner. Ini karena hukum Indonesia tidak membedakan antara Legal Owner (pemilik yang terdaftar dan tercantum dalam dokumen korporasi) dengan Beneficial Owner (pemilik atau penerima manfaat). Meski demikian, sebenarnya hukum Indonesia saat ini sedang perlahan-lahan bergerak dan berubah menuju [...]

By |2019-08-26T14:32:22+07:00August 26th, 2019|Business Law|0 Comments

Kendala Bahasa dalam Perjanjian Dwibahasa

Pada tahun 2009, pemerintah menetapkan suatu ketentuan yang cukup membingungkan, khususnya bagi para lawyer dan pelaku bisnis. Yaitu dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, [...]

By |2019-08-15T15:51:59+07:00August 15th, 2019|Business Law|0 Comments

Kenapa Harus Mencatatkan Perjanjian Lisensi?

Kata “lisensi” di Indonesia tidak dapat terlepas dari hukum kekayaan intelektual. Secara umum, kata lisensi sangat erat pengertiannya dengan kata “pemberian izin”. Lisensi di dalam undang-undang tentang kekayaan intelektual dapat diartikan pemberian izin dari pemilik kekayaan intelektual yang sah kepada pihak lain untuk dapat mempergunakan kekayaan intelektual miliknya berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat antara pemilik [...]

By |2019-08-09T17:38:01+07:00August 9th, 2019|Business Law|0 Comments

Bedakan Jabatannya dengan Orangnya dalam Tindak Pidana Korporasi

Dalam perkembangan hukum pidana, telah muncul adanya konsep bahwa korporasi sebagai suatu badan usaha juga dapat melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhkan sanksi pidana. Di Indonesia, mengenai tindak pidana oleh korporasi terutama menjadi fokus setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dengan adanya prosedur [...]

By |2019-06-25T10:58:43+07:00June 25th, 2019|Business Law|0 Comments

Memahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Hubungan kerja terbentuk ketika seseorang mulai bekerja kepada orang lain atau bekerja di suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 15 mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja yang disebut di atas menurut Pasal 1 [...]

By |2019-05-20T13:51:53+07:00May 20th, 2019|Business Law|0 Comments

Peralihan Hak atas Tanah yang Menyebabkan Perolehan Hak Milik oleh WNA

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur dalam peraturan perundang-undangan jenis-jenis hak atas tanah yang ada di tanah air. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan undang-undang tentang tanah yang masih dijadikan pedoman hingga hari ini. Secara garis besar, hak-hak atas tanah yang ada adalah Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara, [...]

By |2019-04-29T14:35:45+07:00April 29th, 2019|Business Law|0 Comments