Beberapa Kejanggalan Dalam Permen PUPR No.23/PRT/M/2018

Dalam Legal Short Course PPHBI yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2019 dengan tema “Permasalahan dan Solusi Hukum atas Sarusun”, salah satu topik yang paling sering disebut oleh para pembicara adalah mengenai Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Pembahasan mengenai Permen [...]

By |2019-01-29T11:17:33+00:00January 29th, 2019|Business Law|0 Comments

Kapan Suatu Kontrak Mulai Berlaku bagi Para Pihak?

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal ini berlaku selama syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak [...]

By |2019-01-21T18:12:17+00:00January 21st, 2019|Business Law|0 Comments

Peralihan Aktiva Perusahaan dalam Merger dan Konsolidasi

Dalam jalannya perusahaan, dapat terjadi hal-hal seperti merger, konsolidasi, dan akuisisi. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan dalam Bab VIII. Menurut Pasal 122 ayat (3) UUPT tersebut, “aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima [...]

By |2019-01-09T08:37:15+00:00January 9th, 2019|Business Law|0 Comments

Memahami Tujuan Transaksi Sebelum Melakukan LDD

Berdasarkan pemaparan dalam legal short course yang diselenggarakan PPHBI tentang Legal Due Diligence (LDD), terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan LDD. Ketiga tahap LDD tersebut adalah: (1) preparation stage, (2) investigation stage, dan (3) reporting stage. Pada tahap pertama, yaitu preparation stage, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan melakukan LDD adalah memahami tujuan transaksi [...]

By |2019-01-07T09:33:02+00:00January 7th, 2019|Business Law|0 Comments

Kewajiban Mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia

Fidusia menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.   Kemudian dalam Pasal 1 Angka 2, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud [...]

By |2018-12-26T11:28:58+00:00December 26th, 2018|Business Law|0 Comments

Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang Merek 2016

Dalam catatan statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN KI), Merek merupakan kekayaan Intelektual  yang paling sering didaftarkan untuk dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai dengan Perusahaan TBK, sudah mulai menyadari betapa pentingnya perlindungan hak atas Merek. Hal tersebut tidak terluput dari betapa pentingnya Merek terhadap kemajuan [...]

By |2017-08-04T15:16:28+00:00April 6th, 2017|Business Law|0 Comments

Kontrak Lump Sum versus Pekerjaan Tambah Kurang dan Legalitasnya dalam Dunia Konstruksi Pengadaan Jasa Pemerintah

Perubahan atas ketentuan pada kontrak konstruksi bukan hal yang luar biasa, atau dapat disamakan ke-luarbiasa-annya dengan kontrak-kontrak pada umumnya.Hal ini merujuk pada variable kontrak konstruksi yang sangat beragam dan kompleks. Ditambah pula dengan kondisi-kondisi eksternal kontrak yang seringkali mempengaruhi keberlangsungan kontrak (misalnya pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh Direct Contractor yang bekerja sinergis dengan pekerjaan kontraktor). Pula, [...]

By |2016-12-23T11:34:41+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Surety Bond di Indonesia

Surety bond merupakan suatu produk perusahaan asuransi (surety), yang merupakan wujud pengambilalihan potensi resiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh sebuah perusahaan atau subyek hukum lainnya (principal), sebagai wujud keberlangsungan suatu perjanjian antara principal dengan pihak lainnya dalam kontrak (obligee). Secara formal, surety bond merupakan jaminan yang dibuat secara tertulis dengan format sertifikat, yang memberikan [...]

By |2016-12-23T11:34:15+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Implementasi dari UU Hak Cipta 2014

UU Nomor 29 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menelurkan sejumlah perubahan bagi perlindungan hak atas ciptaan serta hak terkait. Kontroversi kian bergulir di berbagai media. Ada yang bilang ini sebuah kemajuan di bidang perlindungan hak cipta, namun ada juga yang mengatakan ini sebuah kemunduran perlindungan pemerintah terhadap nasib pemegang hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. [...]

By |2016-12-23T11:33:37+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments

Pentingnya Keselamatan Kapal sebagai Bagian dari Kelaiklautan Kapal

Kelaiklautan kapal, berdasarkan Pasal 1 poin 33 jo. Pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, didefinisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan  keselamatan kapal, yaitu ketika sebuah kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan [...]

By |2016-12-23T11:33:06+00:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments