Kendala Bahasa dalam Perjanjian Dwibahasa

Pada tahun 2009, pemerintah menetapkan suatu ketentuan yang cukup membingungkan, khususnya bagi para lawyer dan pelaku bisnis. Yaitu dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, [...]

By |2019-08-15T15:51:59+07:00August 15th, 2019|Business Law|0 Comments

Kenapa Harus Mencatatkan Perjanjian Lisensi?

Kata “lisensi” di Indonesia tidak dapat terlepas dari hukum kekayaan intelektual. Secara umum, kata lisensi sangat erat pengertiannya dengan kata “pemberian izin”. Lisensi di dalam undang-undang tentang kekayaan intelektual dapat diartikan pemberian izin dari pemilik kekayaan intelektual yang sah kepada pihak lain untuk dapat mempergunakan kekayaan intelektual miliknya berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat antara pemilik [...]

By |2019-08-09T17:38:01+07:00August 9th, 2019|Business Law|0 Comments

Bedakan Jabatannya dengan Orangnya dalam Tindak Pidana Korporasi

Dalam perkembangan hukum pidana, telah muncul adanya konsep bahwa korporasi sebagai suatu badan usaha juga dapat melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhkan sanksi pidana. Di Indonesia, mengenai tindak pidana oleh korporasi terutama menjadi fokus setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dengan adanya prosedur [...]

By |2019-06-25T10:58:43+07:00June 25th, 2019|Business Law|0 Comments

Memahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Hubungan kerja terbentuk ketika seseorang mulai bekerja kepada orang lain atau bekerja di suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 15 mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja yang disebut di atas menurut Pasal 1 [...]

By |2019-05-20T13:51:53+07:00May 20th, 2019|Business Law|0 Comments

Peralihan Hak atas Tanah yang Menyebabkan Perolehan Hak Milik oleh WNA

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur dalam peraturan perundang-undangan jenis-jenis hak atas tanah yang ada di tanah air. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan undang-undang tentang tanah yang masih dijadikan pedoman hingga hari ini. Secara garis besar, hak-hak atas tanah yang ada adalah Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara, [...]

By |2019-04-29T14:35:45+07:00April 29th, 2019|Business Law|0 Comments

Pengendali dan Pengalihan Pengendalian dalam Holding Company

Kepemilikan saham suatu perusahaan tidak hanya dapat dimiliki oleh perseorangan melainkan juga dapat dimiliki oleh perusahaan lain. Dalam hal ini muncul lah peran anak perusahaan atau subsidiary company dan induk perusahaan atau yang juga sering disebut dengan holding company. Esensi dari hubungan holding company dengan subsidiary company adalah adanya konsep corporate control atau pengendalian perusahaan. [...]

By |2019-04-15T17:36:17+07:00April 15th, 2019|Business Law|0 Comments

Daftar Negatif Investasi dalam Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing adalah salah satu penunjang pembangunan ekonomi nasional. Terdapat berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan penanaman modal, di antaranya keadaan ekonomi, sosial, politik, dan terutama hukum terkait investasi asing di negara di mana modal akan ditanamkan.   Indonesia adalah salah satu negara yang relatif bersikap terbuka terhadap investasi asing. Pemerintah mendorong [...]

By |2019-04-08T18:17:22+07:00April 8th, 2019|Business Law|1 Comment

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelenggaraan Financial Technology

Pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang selalu berkembang menyebabkan terjadinya inovasi dalam berbagai bidang untuk mendukung gaya hidup yang baru. Salah satu inovasi tersebut merupakan hasil gabungan teknologi dan jasa keuangan yang biasa disebut sebagai Financial Technology atau FinTech. FinTech merubah cara masyarakat melaksanakan kegiatan perbankan sehingga terdapat pergeseran dari kegiatan offline menjadi [...]

By |2019-03-18T14:30:20+07:00March 18th, 2019|Business Law|0 Comments

Pertanggungjawaban Advokat dalam Pembuatan Legal Opinion

Memberikan legal opinion atau pendapat hukum merupakan salah satu peran advokat di dunia hukum. Menurut Black’s Law Dictionary, legal opinion adalah “A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts.” Yang berarti legal opinion adalah suatu dokumen tertulis di mana seorang pengacara memberikan pemahaman [...]

By |2019-02-25T15:57:31+07:00February 25th, 2019|Business Law|0 Comments

Beberapa Kejanggalan Dalam Permen PUPR No.23/PRT/M/2018

Dalam Legal Short Course PPHBI yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2019 dengan tema “Permasalahan dan Solusi Hukum atas Sarusun”, salah satu topik yang paling sering disebut oleh para pembicara adalah mengenai Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Pembahasan mengenai Permen [...]

By |2019-01-29T11:17:33+07:00January 29th, 2019|Business Law|0 Comments