Bagaimana Aturan Kepailitan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?

Pailit merupakan hal yang cukup sering terjadi pada sebuah Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam UU 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (atau sering juga disebut sebagai UUK-PKPU). Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perseroan sudah tidak mampu lagi membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada debitor. Namun sebelum membahas mengenai aturan kepailitan dalam [...]

By |2020-04-29T10:49:37+07:00April 29th, 2020|Business Law|0 Comments

Restrukturisasi Perusahaan

Perjalanan suatu perusahaan termasuk Perseroan Terbatas (PT), pasti mengalami pasang surut. Perusahaan yang berada dalam keadaan sulit perlu mengadakan tindakan untuk menyelamatkannya. Restruktrurisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial. Merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan bentuk-bentuk rekstrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan menurut Sri Redjeki [...]

By |2020-04-29T10:23:10+07:00April 29th, 2020|Business Law|0 Comments

Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta Pailit

Pailit adalah situasi dimana debitur dinyatakan bangkrut karena tidak dapat membayar hutang yang dimilikinya. Dalam hal ini, pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit debitor akan dilakukan oleh Kurator sejak taggal putusan pailit diucapkan, kemudian harta debitur tersebut dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal yang disebutkan dalam ketentuan [...]

By |2020-04-20T10:58:46+07:00April 20th, 2020|Business Law|0 Comments

Hak Penguasaan atas Tanah secara Hierarki

Perlu diketahui bahwa yang dipelajari dalam Hukum Agraria dan dimuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bukan tanah secara fisik, tapi tanah secara yuridis. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari hak atas tanah tersebut. Menggunakan tanah yang dimaksud adalah [...]

By |2020-04-20T10:10:18+07:00April 20th, 2020|Business Law|0 Comments

Beban Pembuktian Terbalik dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sesungguhnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Kebutuhan konsumen atas suatu produk barang atau jasa dapat terpenuhi oleh pelaku usaha, dan sebagai balasannya, pelaku usaha menerima imbalan berupa uang dengan keuntungan. Namun dalam berjalannya hubungan konsumen dan pelaku usaha, Seringkali konsumen berada di posisi yang lebih lemah daripada pelaku usaha. [...]

By |2020-04-17T12:41:10+07:00April 17th, 2020|Business Law|0 Comments

Penambahan Modal Disetor Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan dengan adanya modal yang dari para pendirinya. Terdapat 3 jenis modal dalam PT, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar. Berarti modal dasar PT esensinya adalah total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Tidak semua modal dasar [...]

By |2020-04-14T14:01:51+07:00April 14th, 2020|Business Law|0 Comments

Bagaimana Aturan Hukum Inbreng Tanah dalam Perseroan dan Agraria?

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk yang paling diminati dari seluruh organisasi usaha yang ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya [...]

By |2020-04-14T13:15:00+07:00April 14th, 2020|Business Law|0 Comments

Peningkatan Sertifikat Hak Milik terhadap Hasil Usaha Jual-Beli Properti yang dilakukan BUMN/BUMD

Peningkatan kebutuhan akan rumah oleh masyarakat membuat usaha jual-beli properti menjadi sangat digandrungi oleh para developer maupun badan hukum yang bergerak dalam bidang perumahan dan permukiman. Hal ini menimbulkan usaha jual-beli properti menjadi usaha yang marak terjadi di lapangan, tidak hanya jual beli yang dilakukan oleh developer maupun BUMN/BUMD, akan tetapi juga dilakukan oleh perorangan. [...]

By |2020-04-14T13:38:35+07:00April 13th, 2020|Business Law|0 Comments

Tahap-Tahap Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali

Mungkin kebanyakan orang hanya familiar dengan perolehan hak atas tanah yang sudah terdaftar dan beralih dari pihak lain melalui transaksi jual-beli atau pembebanan hak atas tanah di atas hak lainnya seperti. Namun sebelum itu, sebidang tanah pernah dilakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk pertama kali. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu [...]

By |2020-04-07T11:14:47+07:00April 7th, 2020|Business Law|0 Comments

Perbedaan antara Legalisasi dan Waarmerking Akta

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1 menyatakan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Yang dimaksud dengan akta autentik menurut Pasal 1868 Kita Undang-Undang Hukum [...]

By |2020-04-06T09:24:03+07:00April 6th, 2020|Business Law|0 Comments