About Rovitaartha

This author has not yet filled in any details.
So far Rovitaartha has created 22 blog entries.

Ketentuan Hukum Kepailitan Jika Terjadi Pada BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah di bawah Payung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (selanjutnya disebut “UU BUMN”). Dalam undang-undang tersebut memang tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan yang menyebutkan jika perusahaan milik Negara tersebut mengalami kebangkrutan. Sebagaimana kita ketahui BUMN memiliki 2 jenis [...]

By |2021-03-04T14:37:33+07:00March 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Ketentuan Hukum Bagi Para Content Creator pada Media Digital?

Dari definisinya content creator adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk setiap informasi yang ada di media terutama media digital. Lazimnya content creator memakai banyak platform untuk menyebarkan konten yang mereka miliki. Kreatifitas dari kaum milenial masa kini mampu melahirkan suatu karya-karya baru yang dapat bernilai dan diperjual belikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kreatifitas berbentuk musik, [...]

By |2021-03-01T14:30:52+07:00March 1st, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Ketentuan Hak Atas Tanah Bagi Kepemilikan Rumah Oleh WNA?

Salah satu ciri Hak Milik adalah bahwa hak tersebut dapat menjadi induk hak atas tanah yang lain, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Sewa Untuk Bangunan, dan Hak Pakai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang dapat menjadi subyek [...]

By |2021-03-01T08:51:49+07:00March 1st, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Ketentuan Eksonerasi Penanggung Dalam Suatu Polis Asuransi?

Perjanjian baku seringkali didapati menghilangkan hak konsumen dalam suatu ketentuan perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam hal ini menghilangkan hak konsumen untuk melakukan negosiasi dalam perjanjian asuransi, hal demikian lazim disebut dengan klausula eksonerasi. Perjanjian asuransi dalam tatanannya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata ) dan Pasal [...]

By |2021-03-01T08:46:01+07:00March 1st, 2021|Business Law|0 Comments

Kreditor Separatis Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Utang digunakan sebagai dasar utama untuk mempailitkan seorang debitur, salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang untuk mengantisipasi adanya masalah utang piutang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang. (selanjutnya disebut “UUK dan PKPU”) Hukum kepailitan memberikan peluang bagi para kreditur untuk mengajukan kepailitan, tak hanya [...]

By |2021-02-18T10:17:54+07:00February 18th, 2021|Business Law|0 Comments

Hukum Lembaga Pembiayaan Mengenai Anjak Piutang

Fungsi adanya pembiayaan anjak piutang (factoring) bagi perekonomian secara garis besar digunakan untuk membantu perusahan-perusahaan klien atas risiko terjadinya kredit macet. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin tinggi, perusahaan-perusahaan pada umumnya akan memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggannya, salah satu caranya adalah dengan mempermudah syarat pembayaran produk dengan kredit. Konsekuensi dari pembayaran secara [...]

By |2021-02-11T15:28:26+07:00February 11th, 2021|Business Law|0 Comments

Apa itu Eksekusi Gadai Saham?

Sebagaimana kita ketahui saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Dalam UU 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), saham dikategorikan sebagai benda bergerak. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 60 ayat (1) UU PT yang mengatakan bahwa “Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada [...]

By |2021-02-11T15:24:34+07:00February 11th, 2021|Business Law|0 Comments

Pengaturan Bank Tanah Dalam UU Cipta Kerja Pada Bidang Pertanahan Di Indonesia

Permasalahan terkait pertanahan akan selalu menjadi suatu isu yang bersifat kompleks, sebagaimana kita ketahui keberadaan tanah pada dasarnya merupakan suatu komponen penting apabila suatu negara hendak meningkatkan perekonomian melalui bidang infrastruktur. Agar momentum suatu pembangunan dapat tetap terpelihara maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dalam memenuhi pembangunan antara lain dilakukan melalui [...]

By |2021-01-29T17:54:00+07:00January 29th, 2021|Business Law|0 Comments

Dampak Perizinan Berbasis Risiko UU Cipta Kerja Pada Ekosistem Investasi Indonesia

Investasi dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur, berkaitan dengan itu Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, oleh karena itu penyelenggaraan penanaman modal dapat berjalan dengan baik apabila faktor yang menghambat hal tersebut telah diminimalisir. Dalam menarik para investor faktor kepastian hukum menjadi [...]

By |2021-01-29T16:38:46+07:00January 29th, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Aturan Kepailitan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?

Pailit merupakan hal yang cukup sering terjadi pada sebuah Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam UU 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (atau sering juga disebut sebagai UUK-PKPU). Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perseroan sudah tidak mampu lagi membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada debitor. Namun sebelum membahas mengenai aturan kepailitan dalam [...]

By |2020-04-29T10:49:37+07:00April 29th, 2020|Business Law|0 Comments
Go to Top