About Kevin Saragih

This author has not yet filled in any details.
So far Kevin Saragih has created 22 blog entries.

Rangkuman Webinar: “Penyelesaian Sengketa Pailit dan PKPU”

Pada hari Jumat, 30 April 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Penyelesaian Sengketa Kepailitan dan PKPU yang dibawakan oleh Bapak Anthony Prawira, S.H. selaku narasumber. Beliau menjelaskan, sejarah kepailitan di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda yaitu S.1095-217 juncto S.1906-348 kemudian seiring dengan berjalannya waktu, aturan tersebut diubah menjad Perpu No.1 Tahun 1998 yang [...]

By |2021-05-04T12:33:37+07:00May 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Di dalam membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: sepakat dan cakap sebagai syarat subjektif, serta suatu hal tertentu dan halal sebagai syarat objektif. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian tersebut baru dapat dikatakan sah di depan hukum. Di dalam perjanjian-perjanjian seringkali ada klausul yang menyatakan untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan [...]

By |2021-04-26T08:54:56+07:00April 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28/2014 Tentang Hak Cipta dan PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Lagu

Yang dimaksud dengan royalti sesuai dengan Pasal 1 ankga 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi melalui perjanjian tertulis untuk melaksanakan pemanfaatan [...]

By |2021-04-14T10:43:50+07:00April 14th, 2021|Business Law|0 Comments

Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Kontrak Sesuai Dengan PP Nomor 35 Tahun 2021

Berbeda dari aturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mana tidak mengatur sama sekali tentang pemberian kompensasi bagi karyawan kontrak (PKWT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, mewajibkan pengusaha untuk memberikan uang kompensasi [...]

By |2021-04-12T21:32:27+07:00April 12th, 2021|Business Law|0 Comments

“Pembuktian Sederhana” dalam Permohonan Pernyataan Pailit

“Pembuktian sederhana” merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembuktian sederhana memiliki dua kedudukan di dalam permohonan pernyataan pailit. Pertama, pembuktian sederhana merupakan sebagai hal penunjang untuk membuktikan terpenuhinya kedua syarat utama dalam pengajuan [...]

By |2021-03-26T17:43:07+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah Sebuah Perusahaan Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?

Dalam hal pendirian perseroan terbatas, dapatkah didirikan oleh 1 orang pemegang saham? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui dulu syarat pendirian perseroan. Untuk mendirikan sebuah perseroan menurut Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) UUPT syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Perseroan didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa [...]

By |2021-03-22T09:17:19+07:00March 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Keabsahan Labor Agreement yang Dibuat Secara Lisan

Umumnya, hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Namun, beberapa perusahaan ada saja yang tidak membuat perjanjian kerja dengan pekerjanya secara tertulis. Sebelum menelisik kembali lebih dalam mengenai perjanjian kerja lisan, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah, apa saja unsur-unsur dalam hubungan kerja tersebut. Hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 angka [...]

By |2021-03-15T13:43:57+07:00March 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Menelaah lebih dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen yaitu: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Dalam hal ini akan dijabarkan mengenai unsur-unsur dalam defisini konsumen diatas: [...]

By |2021-03-10T17:03:07+07:00March 10th, 2021|Business Law|0 Comments

Tanggung Jawab Komisaris Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu salah satu dari organ perseroan adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ dari perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengacu kepada hal di atas, tugas [...]

By |2021-02-22T10:04:11+07:00February 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Proses Transaksi Pengambilalihan (Akuisisi) Perusahaan Tertutup Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Bahwa merujuk pada Pasal 125 UUPT Pengambilalihan (akuisisi) dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : Pengambilalihan melalui Direksi Perusahaan; Pengambilalihan melalui Pemegang [...]

By |2021-02-05T16:47:24+07:00February 5th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top