About Kevin Saragih

This author has not yet filled in any details.
So far Kevin Saragih has created 18 blog entries.

Dapatkah Putusan Arbitrase Dibatalkan?

Penulis berpandangan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak [...]

By |2021-06-21T17:03:25+07:00June 21st, 2021|Business Law|0 Comments

Pembatalan Merger ataupun Akuisisi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Merger atau Akuisisi merupakan salah satu aksi korporasi yang berkaitan erat dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indonesia menganut sistem post-notification dalam mengawasi merger dan akuisisi. Post-notification adalah pemberitahuan atas adanya merger dan akuisisi dilakukan setelah transaksi tersebut [...]

By |2021-06-18T11:17:41+07:00June 18th, 2021|Business Law|0 Comments

Turut Serta Pihak Ketiga Dalam Sengketa Arbitrase

Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat kepada pihak yang membuat perjanjian tersebut. Demikian pula apabila terjadi sengketa maka hanya melibatkan pihak dalam perjanjian saja. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meski demikian pihak ketiga dalam suatu perjanjian memiliki peluang untuk mengajukan intervensi dalam proses persidangan. Dengan mengajukan intervensi tersebut, pihak ketiga [...]

By |2021-06-15T17:37:43+07:00June 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Dilematika Pemberian Upah Proses dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial

Apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya, perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang disebabkan oleh PHK tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dalam hal terjadi PHK, para pihak benar-benar sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, tanpa ada klaim atau gugatan di kemudian hari. Terdapat berbagai tahapan dan tata cara yang harus dipatuhi [...]

By |2021-06-09T15:15:07+07:00June 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Perbedaan antara Pailit dengan Insolvensi

Mengacu kepada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang dimaksud dengan insolvensi adalah: keadaan tidak mampu bayar. Debitur yang telah berada dalam keadaan insolven adalah hanya apabila jumah nilai kewajibannya (utang) lebih besar daripada nilai harta kekayaannya dan insolven juga keadaan debitur yg dapat disimpulkan dari kondisi [...]

By |2021-05-31T10:34:10+07:00May 31st, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar In House Training PT Pegadaian (Persero): “Kupas Tuntas Aspek Hukum & Strukturisasi Holding Company”

Pada hari Sabtu, 1 Mei 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar In House Training dengan PT Pegadaian (Persero) dengan Tema: Kupas Tuntas Aspek Hukum & Strukturisasi Holding Company yang dibawakan oleh Bapak David Kairupan, S.H., LL.M selaku narasumber. Bidang usaha perusahaan holding di Indonesia diatur di dalam KBLI 64200 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor [...]

By |2021-05-04T12:38:23+07:00May 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar: “Penyelesaian Sengketa Pailit dan PKPU”

Pada hari Jumat, 30 April 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Penyelesaian Sengketa Kepailitan dan PKPU yang dibawakan oleh Bapak Anthony Prawira, S.H. selaku narasumber. Beliau menjelaskan, sejarah kepailitan di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda yaitu S.1095-217 juncto S.1906-348 kemudian seiring dengan berjalannya waktu, aturan tersebut diubah menjad Perpu No.1 Tahun 1998 yang [...]

By |2021-05-04T12:33:37+07:00May 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Di dalam membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: sepakat dan cakap sebagai syarat subjektif, serta suatu hal tertentu dan halal sebagai syarat objektif. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian tersebut baru dapat dikatakan sah di depan hukum. Di dalam perjanjian-perjanjian seringkali ada klausul yang menyatakan untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan [...]

By |2021-04-26T08:54:56+07:00April 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28/2014 Tentang Hak Cipta dan PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Lagu

Yang dimaksud dengan royalti sesuai dengan Pasal 1 ankga 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi melalui perjanjian tertulis untuk melaksanakan pemanfaatan [...]

By |2021-04-14T10:43:50+07:00April 14th, 2021|Business Law|0 Comments

Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Kontrak Sesuai Dengan PP Nomor 35 Tahun 2021

Berbeda dari aturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mana tidak mengatur sama sekali tentang pemberian kompensasi bagi karyawan kontrak (PKWT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, mewajibkan pengusaha untuk memberikan uang kompensasi [...]

By |2021-04-12T21:32:27+07:00April 12th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top