Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun [...]
Bahwa yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang berbunyi: “ Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang [...]
Penulis berpandangan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak [...]
Merger atau Akuisisi merupakan salah satu aksi korporasi yang berkaitan erat dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indonesia menganut sistem post-notification dalam mengawasi merger dan akuisisi. Post-notification adalah pemberitahuan atas adanya merger dan akuisisi dilakukan setelah transaksi tersebut [...]
Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat kepada pihak yang membuat perjanjian tersebut. Demikian pula apabila terjadi sengketa maka hanya melibatkan pihak dalam perjanjian saja. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meski demikian pihak ketiga dalam suatu perjanjian memiliki peluang untuk mengajukan intervensi dalam proses persidangan. Dengan mengajukan intervensi tersebut, pihak ketiga [...]
Apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya, perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang disebabkan oleh PHK tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dalam hal terjadi PHK, para pihak benar-benar sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, tanpa ada klaim atau gugatan di kemudian hari. Terdapat berbagai tahapan dan tata cara yang harus dipatuhi [...]
Mengacu kepada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang dimaksud dengan insolvensi adalah: keadaan tidak mampu bayar. Debitur yang telah berada dalam keadaan insolven adalah hanya apabila jumah nilai kewajibannya (utang) lebih besar daripada nilai harta kekayaannya dan insolven juga keadaan debitur yg dapat disimpulkan dari kondisi [...]
Pada hari Sabtu, 1 Mei 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar In House Training dengan PT Pegadaian (Persero) dengan Tema: Kupas Tuntas Aspek Hukum & Strukturisasi Holding Company yang dibawakan oleh Bapak David Kairupan, S.H., LL.M selaku narasumber. Bidang usaha perusahaan holding di Indonesia diatur di dalam KBLI 64200 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor [...]
Pada hari Jumat, 30 April 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Penyelesaian Sengketa Kepailitan dan PKPU yang dibawakan oleh Bapak Anthony Prawira, S.H. selaku narasumber. Beliau menjelaskan, sejarah kepailitan di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda yaitu S.1095-217 juncto S.1906-348 kemudian seiring dengan berjalannya waktu, aturan tersebut diubah menjad Perpu No.1 Tahun 1998 yang [...]
Di dalam membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: sepakat dan cakap sebagai syarat subjektif, serta suatu hal tertentu dan halal sebagai syarat objektif. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian tersebut baru dapat dikatakan sah di depan hukum. Di dalam perjanjian-perjanjian seringkali ada klausul yang menyatakan untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan [...]