Dalam proses kepailitan kreditor dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Kreditor separatis: kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan atas piutangnya. Jaminan ini mencakup gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik kapal. Kreditor preferen: kreditor yang diistimewakan. Kreditor ini mengacu pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu kreditor yang memiliki piutang-piutang yang [...]
Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No.1 Tahun 2016) mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lalu, menurut Perma No.1 Tahun 2016 yang dimaksud dengan mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator [...]
Mengacu pada Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UU Penerbangan) serta Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 (Permenhub 77 Tahun 2011), yang dimaksud pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan [...]
Kepailitan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pada dasarnya untuk mengajukan kepailitan, debitor harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) [...]
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)serta peraturan pelaksanaannya. Aset perusahaan atau dalam UUPT dikenal dengan istilah kekayaan Perseroan adalah semua barang baik [...]
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun [...]
Bahwa yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang berbunyi: “ Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang [...]
Penulis berpandangan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak [...]
Merger atau Akuisisi merupakan salah satu aksi korporasi yang berkaitan erat dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indonesia menganut sistem post-notification dalam mengawasi merger dan akuisisi. Post-notification adalah pemberitahuan atas adanya merger dan akuisisi dilakukan setelah transaksi tersebut [...]
Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat kepada pihak yang membuat perjanjian tersebut. Demikian pula apabila terjadi sengketa maka hanya melibatkan pihak dalam perjanjian saja. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meski demikian pihak ketiga dalam suatu perjanjian memiliki peluang untuk mengajukan intervensi dalam proses persidangan. Dengan mengajukan intervensi tersebut, pihak ketiga [...]