Jaminan adalah suatu benda dengan nilai ekonomis yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur untuk menjamin penyelesaian kewajiban si Debitur. Dalam hukum jaminan, dikenal adanya jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan sebagaimana dapat dipahami berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, [...]
Batas-batas negara terdiri dari batas darat maupun laut. Di laut, batas negara diatur dengan hukum maritim internasional. Konvensi internasional yang mengatur tentang hukum laut di dunia adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 tentang Hukum Laut (United Nations Convention on Law of the Sea). Konvensi PBB 1982 tentang Hukum laut mengatur tentang adanya zona-zona di [...]
Terdapat beberapa cara atau jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal timbulnya konflik atau perselisihan. Salah satu jalur yang paling familiar mungkin adalah penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Namun di luar itu, juga terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 [...]
Hukum Indonesia membolehkan warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menggugat orang lain tersebut dan meminta ganti rugi. Untuk itu, dalam gugatan perdata dikenal gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Namun demikian, tidak jarang terjadi dimana Penggugat mengajukan gugatan bukan untuk meminta ganti rugi, dan hanya untuk mengganggu si Tergugat. Gugatan [...]
Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Orang yang harus membayar pajak adalah Subjek Pajak atau Wajib Pajak, sedangkan penghasilan dan komponennya yang diterima oleh seseorang yang menyebabkan orang [...]
Dalam berjalannya suatu perusahaan, tidak jarang perusahaan tersebut menghadapi berbagai tantangan dan sandungan yang menyebabkannya kesulitan untuk melaksanakan prestasi atau pun membayar utang-utangnya kepada pihak lain. Dalam hal ini, sering kali para pihak lain tersebut sebagai Kreditur mengajukan pailit atas perusahaan sebagai Debitur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 [...]
Di era serba digital, banyak manfaat yang dapat dirasakan. Transaksi serba cepat, dapat dilakukan jarak jauh, dan lebih mudah. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi membawa berbagai tantangan dan ancaman, salah satunya terhadap perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi merupakan data yang [...]
Suatu Perseroan Terbatas (PT) memiliki 3 organ, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), “berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik [...]
Penyelesaian suatu perkara perdata biasanya dimulai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan. Dalam suatu gugatan, terdapat seorang Penggugat yang merasa haknya telah dilanggar oleh Tergugat. sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan untuk menuntut pemenuhan haknya tersebut. Dalam Hukum Acara Perdata, dikenal gugatan rekonvensi, yang sederhananya adalah gugatan balik terhadap Penggugat dalam satu proses persidangan yang sedang berjalan. [...]
Dalam dunia hukum, dikenal beberapa profesi penegak hukum, seperti advokat, jaksa, polisi, notaris dan hakim. Hakim memiliki Kekuasaan Kehakiman, yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang [...]