About Aidhya Diory

This author has not yet filled in any details.
So far Aidhya Diory has created 53 blog entries.

Dasar Hukum Penerapan e-KYC di Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank wajib menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:   “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan [...]

By |2021-06-22T00:17:06+07:00June 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Apa itu Voluntary Petition dalam Kepailitan?

Suatu perseroan terbatas (PT) dalam perjalanan berdirinya mungkin memerlukan bantuan pinjaman dana dari pihak luar, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk menutupi biaya operasional dalam hal tingkat profit PT sedang rendah. Dengan meminjam dana dari pihak lain tersebut, maka PT berstatus sebagai debitur. Tidak jarang PT yang telah terlalu banyak memiliki utang, sedangkan pemasukan sangat [...]

By |2021-06-14T17:42:40+07:00June 14th, 2021|Business Law|0 Comments

Landasan Hukum dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility

Tanyakan pada para pendiri perusahaan, mengapa mereka mendirikan perusahaan, kebanyakan jawabannya adalah untuk mencari keuntungan atau profit. Pada perusahaan yang profit-oriented tentunya tujuannya tersebut akan tercermin dalam caranya menjalankan kegiatannya. Tidak ada yang menyalahkan dan tidak ilegal bagi suatu perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan bertujuan meraup keuntungan. Namun demikian, suatu perusahaan tetap memiliki apa [...]

By |2021-06-07T22:26:51+07:00June 7th, 2021|Business Law|0 Comments

Sekilas Mengenai Fintech Lending di Indonesia

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (APFI), selama masa pandemi COVID-19, terdapat peningkatan pembiayaan produktif melalui layanan peer-to-peer lending. Terdapat berbagai alasan dibalik meningkatnya P2P lending tersebut, dimulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga sebagai modal untuk memulai usaha.   Financial technology (fintech) atau P2P lending juga dikenal sebagai pendanaan online. Menurut Bank Indonesia, fintech [...]

By |2021-05-25T11:47:14+07:00May 25th, 2021|Business Law|0 Comments

Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi REPO melalui GMRA

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana atau pembiayaan di pasar modal, salah satunya melalui transaksi repurchase agreement atau REPO.   REPO pada dasarnya adalah mekanisme perolehan pinjaman jangka pendek dengan sekuritas sebagai jaminannya. Dalam suatu transaksi REPO, penjual melakukan penjualan sekuritas kepada pembeli dan sekaligus berjanji untuk membeli kembali sekuritas tersebut di [...]

By |2021-05-19T15:28:34+07:00May 19th, 2021|Business Law|0 Comments

Jaminan Hukum Atas Partisipasi Publik Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berkaitan dengan hajat hidup manusia. Manusia tidak dapat hidup dengan baik dan berkembang tanpa adanya lingkungan hidup yang sehat dan layak. Hal tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, tidak jarang manusia pula yang melakukan kerusakan terhadap [...]

By |2021-05-11T09:53:42+07:00May 11th, 2021|Business Law|0 Comments

Sifat Perjanjian Pengangkutan sebagai Perjanjian Campuran

Aktivitas pengangkutan merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus di seluruh penjuru dunia. Pengangkutan merupakan salah satu kegiatan sentral yang membantu roda ekonomi berputar. Dalam kegiatan perdagangan, tidak hanya diperhitungkan bagaimana memproduksi suatu produk dan berapa banyak yang harus diproduksi, tapi juga perlu diperhitungkan bagaimana menyampaikan produk tersebut kepada konsumen. Pengangkutan merupakan suatu kegiatan yang [...]

By |2021-05-04T12:48:34+07:00May 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Konsep Cross Default dalam Perkreditan

Kegiatan usaha Bank yang paling utama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih (surplus) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana (deficit). Bank menghimpun dana melalui produk-produknya seperti tabungan, giro, dan deposito. Di sisi lain, Bank juga memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan [...]

By |2021-04-26T19:24:12+07:00April 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Upaya yang Dapat Dilakukan atas Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek

Terdapat jutaan produk barang dan/atau jasa yang beredar dalam kegiatan perdagangan. Untuk dapat dikenal oleh masyarakat dan meraih konsumen sebanyak mungkin, diperlukan Merek sebagai identitas dan pembeda satu produk dari produk lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat membedakan tiap-tiap produk dan memilih produk berdasarkan Merek yang menurutnya paling baik. Pengertian Merek itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor [...]

By |2021-04-20T15:48:23+07:00April 20th, 2021|Business Law|0 Comments

Perbedaan Kantor Cabang Bank Asing dan Kantor Perwakilan Bank Asing

Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, “adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian di atas berlaku [...]

By |2021-04-12T21:33:24+07:00April 12th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top