About Diory Marpaung

This author has not yet filled in any details.
So far Diory Marpaung has created 32 blog entries.

Larangan Hukum Kartel Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Perdagangan merupakan penggerak roda ekonomi, yang karenanya harus dilakukan dengan cara yang dapat memastikan adanya kesempatan yang sama dan seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya [...]

By |2020-07-03T16:14:33+07:00July 3rd, 2020|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Surat Utang Negara

Pemerintah Indonesia menerbitkan global bond terbesar yang pernah dikeluarkan dalam sejarah berdirinya Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan Pemerintah menerbitkan global bond sebesar US$ 4,3 miliar dalam 3 bentuk surat berharga global. Salah satunya adalah seri RI0470 dengan tenor 50 tahun yang jatuh tempo pada 15 April 2070. Hal ini dilakukan untuk membantu Indonesia menghimpun [...]

By |2020-07-03T14:53:24+07:00July 3rd, 2020|Business Law|0 Comments

Hak Penguasaan atas Tanah secara Hierarki

Perlu diketahui bahwa yang dipelajari dalam Hukum Agraria dan dimuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bukan tanah secara fisik, tapi tanah secara yuridis. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari hak atas tanah tersebut. Menggunakan tanah yang dimaksud adalah [...]

By |2020-04-20T10:10:18+07:00April 20th, 2020|Business Law|0 Comments

Beban Pembuktian Terbalik dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sesungguhnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Kebutuhan konsumen atas suatu produk barang atau jasa dapat terpenuhi oleh pelaku usaha, dan sebagai balasannya, pelaku usaha menerima imbalan berupa uang dengan keuntungan. Namun dalam berjalannya hubungan konsumen dan pelaku usaha, Seringkali konsumen berada di posisi yang lebih lemah daripada pelaku usaha. [...]

By |2020-04-17T12:41:10+07:00April 17th, 2020|Business Law|0 Comments

Penambahan Modal Disetor Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan dengan adanya modal yang dari para pendirinya. Terdapat 3 jenis modal dalam PT, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar. Berarti modal dasar PT esensinya adalah total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Tidak semua modal dasar [...]

By |2020-04-14T14:01:51+07:00April 14th, 2020|Business Law|0 Comments

Tahap-Tahap Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali

Mungkin kebanyakan orang hanya familiar dengan perolehan hak atas tanah yang sudah terdaftar dan beralih dari pihak lain melalui transaksi jual-beli atau pembebanan hak atas tanah di atas hak lainnya seperti. Namun sebelum itu, sebidang tanah pernah dilakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk pertama kali. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu [...]

By |2020-04-07T11:14:47+07:00April 7th, 2020|Business Law|0 Comments

Perbedaan antara Legalisasi dan Waarmerking Akta

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1 menyatakan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Yang dimaksud dengan akta autentik menurut Pasal 1868 Kita Undang-Undang Hukum [...]

By |2020-04-06T09:24:03+07:00April 6th, 2020|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Lockdown (3): Hak Rakyat Apabila Terjadi Lockdown

Dalam hal terjadi lockdown, tentunya kehidupan masyarakat akan sangat terpengaruh. Terutama berkaitan dengan finansial, mereka yang pekerjaannya tidak dapat dilakukan di rumah dan sangat bergantung pada interaksi dengan orang lain, akan kehilangan sumber penghidupannya. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kekarantinaan Kesehatan harus diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, [...]

By |2020-04-20T10:04:57+07:00April 1st, 2020|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Lockdown (2): Kapan Diberlakukan Lockdown?

Lockdown atau Kekarantinaan Kesehatan tidak dapat sembarang dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kekarantinaan Kesehatan dilakukan sebagai upaya mencegah timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sendiri adalah: Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, [...]

By |2020-04-01T12:57:50+07:00April 1st, 2020|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Lockdown (1): Apa itu Lockdown?

Pandemi SARS-CoV-2 (coronavirus) mengubah pola hidup sebagian besar masyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Meskipun tidak semua, namun banyak anggota masyarakat yang melakukan swakarantina dan social distancing. Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, banyak pekerja yang diperintahkan untuk bekerja dari rumah oleh tempatnya bekerja. Kegiatan sekolah dan universitas pun diganti dengan kelas yang [...]

By |2020-04-01T12:56:37+07:00April 1st, 2020|Business Law|0 Comments