About Chyntia Hutagalung

This author has not yet filled in any details.
So far Chyntia Hutagalung has created 75 blog entries.

Penerapan E-Government Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dapat mempengaruhi kemajuan akan suatu negara, oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan hendaklah melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Salah satu tugas pokok Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian [...]

By |2022-04-18T17:24:27+07:00April 18th, 2022|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Kupas Tuntas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Developer Pasca UU Cipta Kerja”

Pada hari Kamis, 14 Apri 2022, PPHBI telah menyelenggarakan webinar hukum dengan Tema Kupas Tuntas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Developer Pasca UU Cipta Kerja yang dibawakan oleh Bapak Alwesius, S.H., M.Kn. Sebelum membahas apa itu pengadaan tanah, Bapak Alwesius menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang termasuk jenis-jenis hak atas tanah, yakni Hak [...]

By |2022-04-18T17:42:36+07:00April 17th, 2022|Rangkuman Webinar|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Kupas Tuntas Aturan Ketenagakerjaan Pasca PP 35/2021”

Pada hari Jumat, 25 Maret 2022 telah dilaksanakan webinar hukum dengan Tema Kupas Tuntas Aturan Ketenagakerjaan Pasca PP 35/2021 dengan Ibu S. Junaedah AR sebagai Pemateri. Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”) adalah untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, [...]

By |2022-03-29T15:15:34+07:00March 29th, 2022|Rangkuman Webinar|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Problematika Hukum Implementasi Hak Tanggungan Elektronik dan Solusinya”

Pada hari Jumat, 18 Maret 2022, PPHBI telah menyelenggarakan webinar dengan Tema “Problematika Hukum Implementasi Hak Tanggungan Elektronik dan Solusinya” oleh Bapak Alwesius, S.H., M.Kn. Webinar dibuka dengan penjelasan dan pemahaman mengenai Hak Tanggungan, dimana secara sederhana Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Pokok Agraria. Pemberian [...]

By |2022-03-22T09:25:58+07:00March 21st, 2022|Rangkuman Webinar|0 Comments

Bentuk-Bentuk Persekongkolan Tender Dalam Menghambat Persaingan

Pelaku usaha dapat melakukan berbagai upaya agar mendapatkan keuntungan dan menjamin keberlangsungan kegiatan usahanya tetap lancar, termasuk juga melalui cara yang justru dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu Persekongkolan. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM PUTS) sebagaimana diubah dengan [...]

By |2022-02-25T09:53:43+07:00February 25th, 2022|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Problematika dan Solusi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Pasca UU Cipta Kerja”

Pada hari Jumat, 11 Februari 2022, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema “Problematika dan Solusi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Pasca UU Cipta Kerja”, yang dibawakan oleh Bapak Alwesius, S.H., M.Kn. Webinar dibuka dengan penjelasan mengenai jenis-jenis hak atas tanah, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya. [...]

By |2022-02-14T11:29:28+07:00February 14th, 2022|Rangkuman Webinar|0 Comments

Apakah Perkawinan Siri Diakui Dalam Hukum Positif Indonesia?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan (UUP) merupakan dasar hukum di Indonesia yang melandasi bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri [...]

By |2022-02-09T15:11:22+07:00February 8th, 2022|Business Law|0 Comments

Perbedaan Sita Revindikasi, Sita Jaminan, dan Sita Harta Bersama Dalam Hukum Acara Perdata

Penyitaan merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa agar berada dalam keadaan penjagaan dan dilakukan berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Biasanya barang yang ditempatkan dalam keadaan penjagaan tersebut adalah barang yang disengketakan ataupun barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang Debitur. Hal ini didasari dengan isi Pasal 1131 Kitab Undang-Undang [...]

By |2022-02-09T10:00:10+07:00February 4th, 2022|Business Law|0 Comments

Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Perseroan Terbatas

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, [...]

By |2022-01-10T09:59:32+07:00January 7th, 2022|Business Law|0 Comments

Sekuritas Aset Sebagai Alternatif Dalam Skema Pembiayaan Perusahaan

Dalam pembiayaan perbankan, khususnya untuk pembiayaan perumahan (KPR), biasanya sering terjadi maturity mismatch antara sumber pendanaan jangka pendek (seperti tabungan, deposito, dan giro) dengan KPR yang berjangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, kehadiran sekuritas aset/efek beragun aset dapat membantu perbankan untuk memperoleh likuiditas pembiayan melalui pasar modal dengan proses sekuritas aset perbankan berkualitas tinggi. [...]

By |2021-12-30T11:34:31+07:00December 29th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top