Rangkuman Webinar In House Training PT. Bank Danamon Indonesia Tbk : “Pemahaman dan Praktik Kredit Sindikasi di Indonesia”

Pada hari Kamis, 14 Oktober 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar In House Training (IHT) bekerja sama dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, bertemakan "Pemahaman dan Praktik Kredit Sindikasi di Indonesia". IHT dibawakan oleh Bapak Dr. Yohanes Aples, S.H., LL.M., dan Ibu Endang Paramita Sapardan, S.H., M.Hum., M.Kn. IHT dibuka oleh Ibu Endang Paramita dengan [...]

By |2021-11-04T10:22:11+07:00October 18th, 2021|Rangkuman Webinar|0 Comments

Aspek Hukum Penambahan Modal Disetor pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana terdapat 2 atau lebih pendiri sebagai pemegang saham. Modal dasar dalam suatu PT seluruhnya terbagi dalam saham, berdasarkan pengertian PT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT), yaitu:   “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, [...]

By |2021-02-22T10:09:01+07:00February 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Exchangeable Loan Agreement

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas (PT) memerlukan modal. Modal tersebut dapat dicari dengan berbagai cara, yaitu dengan mencari investor, melakukan pinjaman dengan bank atau pihak ketiga, ataupun dengan cara lain-lain. Salah satu cara adalah dengan menggunakan exchangeable loan agreement atau lebih dikenal dengan convertible bond. Apa itu Exchangeable Loan Agreement? Exchangeable Loan Agreement adalah [...]

By |2020-03-11T10:18:32+07:00March 4th, 2020|Business Law|0 Comments

Kapan Seharusnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) digunakan?

Suatu permasalahan hukum merupakan permasalahan yang sudah menjadi suatu hal biasa yang manusia modern saat ini sering hadapi. Suatu perselisihan atau sengketa yang terjadi merupakan hal yang sering kali tidak dapat dihindari, terutama dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak. Ketika timbul sengketa, maka akan diupayakan cara bagaimana menyelesaikan sengketa tersebut dengan tetap mengindahkan hak-hak para [...]

By |2020-01-23T10:36:48+07:00January 23rd, 2020|Business Law|0 Comments

Untuk Apa Diadakan PPJB dalam Transaksi Jual-Beli Properti?

Properti adalah salah satu objek yang sering diperjualbelikan. Dalam transaksi jual-beli properti, terdapat dua hal yang kerap ditemui, yaitu Akta Jual Beli (AJB) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). AJB jelas merupakan suatu akta yang berperan sebagai bukti telah terjadinya transaksi jual-beli atas suatu properti tertentu antara 2 pihak yang disebutkan di dalamnya. Sedangkan kedudukan [...]

By |2019-10-15T18:00:10+07:00October 15th, 2019|Business Law|0 Comments

Surety Bond dan Bank Garansi: Mana yang Lebih Baik?

Penjaminan merupakan sesuatu yang lazim digunakan untuk memastikan kelancaran suatu kegiatan. Misalnya dalam pekerjaan pembangunan gedung, pemberi kerja seringkali membutuhkan jaminan dari kontraktor bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Atau dalam kegiatan impor, importir dapat memberikan jaminan kepada eksportir melalui letter of credit bahwa ia akan melakukan [...]

By |2019-09-14T18:14:50+07:00September 14th, 2019|Business Law|0 Comments

Konsep Beneficial Owner dan Hubungannya dengan Praktik Nominee

Salah satu konsep sistem hukum common law yang belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah konsep Beneficial Owner. Ini karena hukum Indonesia tidak membedakan antara Legal Owner (pemilik yang terdaftar dan tercantum dalam dokumen korporasi) dengan Beneficial Owner (pemilik atau penerima manfaat). Meski demikian, sebenarnya hukum Indonesia saat ini sedang perlahan-lahan bergerak dan berubah menuju [...]

By |2019-08-26T14:32:22+07:00August 26th, 2019|Business Law|0 Comments

Kendala Bahasa dalam Perjanjian Dwibahasa

Pada tahun 2009, pemerintah menetapkan suatu ketentuan yang cukup membingungkan, khususnya bagi para lawyer dan pelaku bisnis. Yaitu dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, [...]

By |2019-08-15T15:51:59+07:00August 15th, 2019|Business Law|0 Comments

Memahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Hubungan kerja terbentuk ketika seseorang mulai bekerja kepada orang lain atau bekerja di suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 15 mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja yang disebut di atas menurut Pasal 1 [...]

By |2019-05-20T13:51:53+07:00May 20th, 2019|Business Law|0 Comments

Peralihan Hak atas Tanah yang Menyebabkan Perolehan Hak Milik oleh WNA

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur dalam peraturan perundang-undangan jenis-jenis hak atas tanah yang ada di tanah air. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan undang-undang tentang tanah yang masih dijadikan pedoman hingga hari ini. Secara garis besar, hak-hak atas tanah yang ada adalah Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara, [...]

By |2019-04-29T14:35:45+07:00April 29th, 2019|Business Law|0 Comments
Go to Top