Prinsip Full Disclosure Terhadap Penjualan Efek di Pasar Modal

Pasar modal merupakan sebuah lembaga yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ekonomi negara, oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk turun tangan mengatur pelaksanaan jalanya pasar modal. Kegiatan pasar modal dilakukan oleh lembaga bursa efek yang memiliki anggota perusahaan efek. Kegiatan yang dilakukan di dalamanya ialah perdagangan efek. Perdagangan efek pada bursa efek umumnya dilakukan [...]

By |2022-08-19T16:25:22+07:00August 19th, 2022|Business Law, Uncategorized|0 Comments

Legalitas Perpindahan Efek di Pasar Modal Dalam Sistem Scripless Trading

Seiring berkembangnya teknologi, sistem perdagangan efek pada Bursa Efek Indonesia mengenal sistem dagang baru yang dianggap lebih efektif dan terkomputerisasi yang dikenal dengan sistem dagang tanpa warkat (scripless trading). Sebelum sistem dagang scripless trading digunakan, sistem manual merupakan sistem utama dalam kegiatan jual-beli efek. Tetapi sistem manual ini memiliki banyak kelemahan, yang diantaranya adalah: [...]

By |2022-01-06T11:33:22+07:00January 4th, 2022|Business Law|0 Comments

Hubungan Hukum dalam Penerbitan Obligasi Korporasi

Realisasi obligasi korporasi pada periode semester I/2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi para periode semester I/2020, dimana tahun ini, Bursa Efek Indonesia mencatat 35 emisi dari 28 emiten senilai total Rp. 39,43 triliun. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri korporasi untuk menggalang dana lewat penerbitan utang. (Ana Noviani, Bisnis Indonesia Tahun XXXVI No. 12231, [...]

By |2021-12-06T09:41:22+07:00July 7th, 2021|Business Law|0 Comments

Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi REPO melalui GMRA

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana atau pembiayaan di pasar modal, salah satunya melalui transaksi repurchase agreement atau REPO. REPO pada dasarnya adalah mekanisme perolehan pinjaman jangka pendek dengan sekuritas sebagai jaminannya. Dalam suatu transaksi REPO, penjual melakukan penjualan sekuritas kepada pembeli dan sekaligus berjanji untuk membeli kembali sekuritas tersebut di [...]

By |2021-12-06T09:44:56+07:00May 19th, 2021|Business Law|0 Comments

Alat Bukti Bagi Pemilik Efek/Saham Dalam Transaksi Scripless Trading

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pedagangan pasar modal dikenal dengan perdagangan saham tanpa warkat atau stripless trading. Secara sederhana, scripless trading adalah sistem perdagangan secara elektronik yang merubah sertifikat saham ke dalam bentuk elektronik. Sebelum adanya stripless trading ini, sistem perdagangan yang digunakan adalah sistem perdagangan manual (paper based), dimana efek-efek [...]

By |2021-04-27T17:26:24+07:00April 27th, 2021|Business Law|0 Comments

Tinjauan Hukum Tentang Scripless Trading Dalam Pasar Modal dan KUH Perdata

Seiring dengan perkembangan jaman sistem perdagangan efek pada bursa efek tidak lagi dilakukan dengan menggunakan warkat, melainkan sudah dilakukan secara elektronik yakni melalui mekanisme pemindahbukuan atas suatu rekening sekuritas, oleh karena itu bentuk kepemilikan saham saat ini diwujudkan dalam rekening efek pada kustodian sentral, hal tersebut lebih dikenal dengan istilah scripless trading. Istilah scripless [...]

By |2021-03-26T17:45:47+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Manipulasi Pasar di Pasar Modal

Kegiatan investasi bukan lagi hal yang awam bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, utamanya di Ibu kota Jakarta. Terutama di kalangan pekerja muda, beberapa tahun belakangan semakin banyak anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal di antaranya meliputi [...]

By |2021-02-16T17:41:38+07:00February 16th, 2021|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Surat Utang Negara

Pemerintah Indonesia menerbitkan global bond terbesar yang pernah dikeluarkan dalam sejarah berdirinya Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan Pemerintah menerbitkan global bond sebesar US$ 4,3 miliar dalam 3 bentuk surat berharga global. Salah satunya adalah seri RI0470 dengan tenor 50 tahun yang jatuh tempo pada 15 April 2070. Hal ini dilakukan untuk membantu Indonesia menghimpun [...]

By |2020-07-03T14:53:24+07:00July 3rd, 2020|Business Law|0 Comments

Pungutan dalam Otoritas Jasa Keuangan : Latar Belakang dan Implikasinya

Krisis ekonomi yang terjadi hampir dua dasawarsa lalu, memberikan efek domino diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut, mengamanahkan dibentuknya pengawasan pada sektor jasa keuangan yang dibentuk selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2010. Hal tersebut secara aktif diemban oleh berbagai pihak untuk benar-benar direalisasikan menjadi sebuah lembaga superbody. Namun disayangkan, saat lembaga tersebut [...]

By |2019-08-09T17:15:26+07:00December 23rd, 2016|Business Law|0 Comments
Go to Top