Dasar Hukum Penerapan e-KYC di Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank wajib menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan [...]

By |2021-12-06T09:43:09+07:00June 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Tujuan Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Hingga Perbedaan Dan Persamaannya.

Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi merupakan bentuk tindakan korporasi yang sering dilakukan dalam dunia bisnis. Kegiatan tersebut juga dibenarkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Namun ternyata masyarakat masih sering sulit [...]

By |2021-03-26T17:50:17+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

“Pembuktian Sederhana” dalam Permohonan Pernyataan Pailit

“Pembuktian sederhana” merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembuktian sederhana memiliki dua kedudukan di dalam permohonan pernyataan pailit. Pertama, pembuktian sederhana merupakan sebagai hal penunjang untuk membuktikan terpenuhinya kedua syarat utama dalam pengajuan [...]

By |2021-03-26T17:43:07+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Ketentuan Penanaman Modal berdasarkan Bidang Usaha Pasca UU Cipta Kerja

Negara yang menerima masuknya penanaman modal biasanya menerapkan sejumlah batasan dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya. Batasan tersebut dapat berupa bahwa setiap pelaksanaan penanaman modal diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan, maupun batasan berupa adanya bidang usaha yang tertutup dari penanaman modal atau dibuka dengan persyaratan tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta [...]

By |2021-03-22T11:22:51+07:00March 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Nasib Nasabah Bank Syari’ah BUMN Pasca Merger

Setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya, perlu kita ketahui bahwa Perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari’ah dan Unit Syari’ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam perbankan mutlak ada hubungan hukum antara pihak perbankan dengan nasabah, [...]

By |2021-03-12T09:54:38+07:00March 12th, 2021|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Penambahan Modal Disetor pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana terdapat 2 atau lebih pendiri sebagai pemegang saham. Modal dasar dalam suatu PT seluruhnya terbagi dalam saham, berdasarkan pengertian PT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT), yaitu:   “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, [...]

By |2021-02-22T10:09:01+07:00February 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Larangan Kartel Berdasarkan Hukum Indonesia dan Perbedaannya dengan Perjanjian Penetapan Harga

Pemerintah tidak melarang masyarakat dan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha. Adanya kegiatan bisnis justru memberikan beragam manfaat selain perolehan pendapatan bagi si pelaku usaha, juga membuka lapangan kerja dan menaikkan pendapatan daerah. Namun demikian, tidak jarang terdapat oknum-oknum pelaku usaha yang hanya berfokus untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya sehingga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. [...]

By |2021-02-09T12:24:11+07:00February 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Implementasi E-Office : Manfaat Dan Tantangan Dilihat Dari Sisi Hukum”

Pada hari Jumat, 05 Februari 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Implementasi E-Office : Manfaat Dan Tantangan Dilihat Dari Sisi Hukum yang dibawakan oleh Bapak Paku Utama, S.H., LL.M., dan Ibu Tami Justisia, S.H., M.Kn. selaku narasumber. Perkantoran Elektronik atau e-office merupakan sistem tata kelola suatu proses bisnis dalam perusahaan/organisasi secara elektronik. Sistem [...]

By |2021-02-05T15:56:28+07:00February 5th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar: “Nominee Shareholding & Beneficial Owner di Indonesia”

Pada hari Rabu, 19 Agustus 2020, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema "Nominee Shareholding & Beneficial Owner di Indonesia" yang dibawakan oleh Bapak David Kairupan, S.H., LL.M selaku narasumber. Di Indonesia, penerapan Nomine Arrangement dan Nominee Agreement pada dasarnya berbeda, hal ini dikarenakan sistem hukum Indonesia tidak mengenal pranata “trust” atau “trustee” untuk [...]

By |2021-01-20T14:29:32+07:00January 20th, 2021|Business Law|0 Comments

Kapan Seharusnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) digunakan?

Suatu permasalahan hukum merupakan permasalahan yang sudah menjadi suatu hal biasa yang manusia modern saat ini sering hadapi. Suatu perselisihan atau sengketa yang terjadi merupakan hal yang sering kali tidak dapat dihindari, terutama dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak. Ketika timbul sengketa, maka akan diupayakan cara bagaimana menyelesaikan sengketa tersebut dengan tetap mengindahkan hak-hak para [...]

By |2020-01-23T10:36:48+07:00January 23rd, 2020|Business Law|0 Comments
Go to Top