Dalam dunia perbankan masuk tidaknya kasus kredit macet sebagai tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan di antara para pakar hukum. Adapun kerugian yang dialami oleh bank tersebut seringkali dikaitkan dengan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu perlu dipahami dahulu definisi kerugian negara sebagaimana [...]
Pada umumnya perjanjian utang piutang adalah perjanjian pokok yang memiliki perjanjian tambahan yang mengikkutinya yakni berupa jaminan yang memberikan rasa aman bagi para kreditur. Sebagaimana kita ketahui yang dijaminkan pada suatu perjanjian utang piutang adalah tanah dan bangunannya dan bukan sertifikatnya (SHM), tetapi di sisi lain tak jarang juga ditemui debitur yang menjaminkan sertifikat [...]
Grosse akte adalah salah satu Salinan akte untuk pengakuan utang dengan kepala akte “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Pada dasarnya terdapat 31 Peraturan yang terkait erat dengan grosse akte. Dalam kamus Bahasa Belanda “Grosse Akte” terdiri dari dua kata, yaitu “grosse”dan “akte”. “Grosse” secara harafiah artinya Salinan atau [...]
Hak tanggungan adalah hak yang lahir dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir yang mengikuti perikatan pokok, dan yang merupakan utang yang menjadi dasar bagi lahirnya hak tanggungan tersebut. Pemberian hak tanggungan pada dasarnya diperuntukan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian yang mengikatnya, walaupun UU 4/1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta [...]
Sebagaimana kita ketahui saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Dalam UU 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), saham dikategorikan sebagai benda bergerak. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 60 ayat (1) UU PT yang mengatakan bahwa “Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada [...]
Pailit adalah situasi dimana debitur dinyatakan bangkrut karena tidak dapat membayar hutang yang dimilikinya. Dalam hal ini, pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit debitor akan dilakukan oleh Kurator sejak taggal putusan pailit diucapkan, kemudian harta debitur tersebut dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal yang disebutkan dalam ketentuan [...]