Pada hari Jumat, 25 November 2022 DPN PERADI bekerja sama dengan PPHBI telah menyelenggarakan webinar dengan tema “Kupas Tuntas Pelindungan Data Pribadi Ditinjau dari UU PDP Terbaru” dengan Bapak Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H., M.H. sebagai narasumber. Webinar diawali [...]
Pada hari Jumat, 12 Agustus 2022 PPHBI telah menyelenggarakan webinar dengan tema yang sangat menarik yaitu “Legal Aspect of Site Acquisition in Business Practice” yang disampaikan oleh Ibu Anastasia Nathania Harjono, S.H., M.H., M.Kn sebagai narasumber. Mengawali dengan pertanyaan "Why Important?" Narasumber menjelaskan bahwa Site Acquisition tidak hanya melulu soal tanah dan bangunan. Ketika [...]
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi negara dalam dua kategori yaitu Negara Maju (Developed Country) dan Negara Berkembang (Developing Country). Negara maju merupakan negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju dan infrastruktur teknologi yang canggih dibandingkan negara-negara kurang maju lainnya. Sedangkan negara berkembang merupakan negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf [...]
Setelah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan dan diberlakukan, UU tersebut berimplikasi secara substansial terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan yang terkena implikasinya adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Implikasi dari berlakunya UU Cipta Kerja terhadap UU Merek membawa pengaruh [...]
Non Competition Clause adalah sebuah klausul yang mengatur bahwa karyawan setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan Hubungan kerja. Klausul ini seringkali ditemukan di dalam perjanjian kerja, dengan tujuan [...]
Pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 PPHBI telah menyelenggarakan webinar dengan tema "Rahasia Sukses Praktik Legal Due Diligence" yang dibawakan oleh Bapak David Kairupan, S.H., LL.M. dan Bapak Michel A. Rako S.H. Bahwa Uji tuntas atau yang dikenal juga dengan Legal Due Diligence(LDD) adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh [...]
Dalam dunia hukum, dikenal beberapa profesi penegak hukum, seperti advokat, jaksa, polisi, notaris dan hakim. Hakim memiliki Kekuasaan Kehakiman, yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan [...]
Fungsi adanya pembiayaan anjak piutang (factoring) bagi perekonomian secara garis besar digunakan untuk membantu perusahan-perusahaan klien atas risiko terjadinya kredit macet. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin tinggi, perusahaan-perusahaan pada umumnya akan memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggannya, salah satu caranya adalah dengan mempermudah syarat pembayaran produk dengan kredit. Konsekuensi dari pembayaran secara [...]
Melanjutkan pembahasan pada artikel sebelumnya kita telah mengetahui bahwa upaya Pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 telah dilakukan dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak yang menjalani masa pidana. Akan tetapi, pemberian asimilasi tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang tertera dalam PP yang mengaturnya. Hal demikian ditentukan berdasarkan syarat dan ketentuan [...]
Indonesia sebagai negara hukum, mengatur dalam peraturan perundang-undangan jenis-jenis hak atas tanah yang ada di tanah air. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan undang-undang tentang tanah yang masih dijadikan pedoman hingga hari ini. Secara garis besar, hak-hak atas tanah yang ada adalah Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara, [...]