Pelaku usaha dapat melakukan berbagai upaya agar mendapatkan keuntungan dan menjamin keberlangsungan kegiatan usahanya tetap lancar, termasuk juga melalui cara yang justru dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu Persekongkolan. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM PUTS) sebagaimana diubah dengan [...]
Badan Pemeriksa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan BPK merupakan lembaga yang hadir untuk memeriksa lembaga atau instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan BPK 1/2020”), Pasal 1 [...]
Setiap rakyat Indonesia berhak atas jaminan sosial yang diberikan oleh Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur: Pasal 28H ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Pasal 34 ayat (2): “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan [...]
Hak Guna Bangunan pertama kali didefinisikan di dalam hukum Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan UUPA. Berdasarkan Pasal 35 dari UUPA, definisi dari Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama [...]
Pada hari Jumat, 11 Februari 2022, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema “Problematika dan Solusi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Pasca UU Cipta Kerja”, yang dibawakan oleh Bapak Alwesius, S.H., M.Kn. Webinar dibuka dengan penjelasan mengenai jenis-jenis hak atas tanah, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya. [...]
Suatu Perseroan Terbatas (PT) memerlukan modal untuk dapat memulai kegiatan usahanya. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis modal, yaitu: Modal dasar: seluruh nilai nominal saham PT; Modal ditempatkan: saham yang telah diambil/di-claim oleh pemegang saham; Modal disetor: saham yang telah diambil dan dibayar penuh oleh pemegang saham. Apabila seseorang telah melakukan penyetoran penuh [...]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan (UUP) merupakan dasar hukum di Indonesia yang melandasi bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri [...]
Kebutuhan akan hunian menjadi hal utama yang diperlukan masyarakat, dengan adanya hunian, masyarakat memiliki tempat untuk berteduh dan beristirahat yang aman dan layak. Sebagaimana kita ketahui masalah keterbatasan lahan menjadi satu kendala utama dalam menyediakan perumahan dan permukiman dalam jumlah besar, oleh karenanya untuk mencapai sasaran menyediakan pemukiman yang layak, pemerintah melalui inisiasinya memilih [...]
Penyitaan merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa agar berada dalam keadaan penjagaan dan dilakukan berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Biasanya barang yang ditempatkan dalam keadaan penjagaan tersebut adalah barang yang disengketakan ataupun barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang Debitur. Hal ini didasari dengan isi Pasal 1131 Kitab Undang-Undang [...]
Kebiasaan konsumen telah bergeser dari konsumsi hiburan melalui radio dan televisi menjadi melalui situs internet dan media sosial, hal yang mana disebabkan oleh perkembangan teknologi. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut ialah pelaku usaha yang juga beralih menggunakan media sosial sebagai media untuk mencapai target audience dan mencuri perhatian konsumen, termasuk cara mempromosikan produk [...]