Kompensasi Bagi Karyawan PKWT yang Diangkat Menjadi PKWTT

Mengenai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT dibuat didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, sesuai yang diperjanjikan antara pekerja dengan pengusaha, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja secara tertulis. Lalu, suatu perjanjian [...]

By |2021-12-06T15:02:56+07:00November 30th, 2021|Business Law|0 Comments

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Uji Formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

Sejarah adanya suatu constitutional court bermula dari kasus Marbury v. Madison di Amerika Serikat, yang mana putusannya menetapkan doktrin judicial review. Sejak kasus 1803 itu hingga sekarang sudah banyak negara yang memiliki Mahkamah Konstitusinya masing-masing, termasuk Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman [...]

By |2021-12-02T09:39:50+07:00November 30th, 2021|Business Law|0 Comments

Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Cidera Janji

Perjanjian jaminan fidusia tidak dapat lahir tanpa perjanjian pokoknya terlebih dahulu. Berdasarkan pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), jaminan fidusia digunakan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, sehingga jika tidak ada utang piutang yang harus dilunasi, maka perjanjian jaminan fidusia tidak [...]

By |2021-12-02T09:38:44+07:00November 30th, 2021|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Praktik Predatory Pricing

Roda perekonomian negara tidak dapat berputar tanpa adanya kegiatan usaha. Dunia bisnis memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara memastikan agar kegiatan bisnis dan persaingan usaha terjadi dengan sehat, agar tidak terjadi monopoli dan praktik-praktik merugikan lainnya. Salah satu praktik yang cukup menjadi perhatian akhir-akhir adalah masalah predatory [...]

By |2021-11-24T15:33:16+07:00November 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Debt Financing vs Equity Financing

Untuk suatu Perseroan Terbatas (PT) agar dapat beroperasi, pertama-tama ia membutuhkan dana. Setelah kegiatan usaha berjalan pun, PT mungkin memerlukan dana lebih untuk berbagai alasan seperti ekspansi bisnis. Pada umumnya metode pembiayaan perusahaan dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu debt financing (pembiayaan melalui utang) dan equity financing (pembiayaan melalui ekuitas). Berikut adalah sekilan mengenai [...]

By |2021-11-17T10:10:39+07:00November 16th, 2021|Business Law|0 Comments

Pencabutan Surat Kuasa Secara Sepihak

Bahwa terkait dengan hal pemberian kuasa, diatur dalam Pasal 1792 ZKitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa” Lalu pemberian kuasa dibedakan menjadi 2 yaitu: Khusus, yaitu hanya mengatur 1 kepentingan tertentu atau [...]

By |2021-11-17T10:09:43+07:00November 16th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Implementasi Peraturan Satuan Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja”

Pada hari Jumat, 12 November 2021, PPHBI telah menyelenggarakan webinar dengan Tema “Implementasi Peraturan Satuan Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja”, dengan pembicara yakni Bapak Alwesius, S.H., M.Kn. Webinar dibuka dengan penjelasan dan pemahaman terkait hak-hak penguasaan atas tanah pasca UU Cipta Kerja, konsep Hak Pengelolaan, Hak Milik dan Hak Guna Usaha, Hak Guna [...]

By |2021-11-16T10:12:09+07:00November 16th, 2021|Rangkuman Webinar|0 Comments

Bagaimana Aturan Hukum Perikatan Jual Beli Dengan Purchase Order?

Perikatan jual beli merupakan perikatan yang diatur dalam buku KUH Perdata, sebagaimana kita tahu sifat dari jual beli ialah konsensual dan kebendaan, oleh karenanya perikatan jual beli tersebut harus ada perbuatan “penyerahan” barang, yang diikuti oleh pembayaran oleh pembeli. Mengutip buku Manajemen Pengadaan karya Williem Siahaya, Purchase Order (selanjutnya disebut “PO”) diartikan sebagai bentuk [...]

By |2021-11-17T10:08:43+07:00November 16th, 2021|Business Law|0 Comments

Memahami Restrukturisasi Perusahaan Melalui Aksi Korporasi Split Off dan Spin Off

Jika suatu bisnis perusahaan sedang dalam keadaan sulit, memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan secara menyeluruh merupakan salah satu cara untuk menyelematkan perusahaan, dalam hukum perusahaan hal tersebut sering dikenal dengan sebutan restrukturisasi perusahaan. Tak hanya untuk menyelamatkan perusahaan, restrukturisasi juga sering dilakukan dalam hal pengembangan/ekspansi usaha. Sejauh ini beberapa aksi korporasi yang diketahui sering [...]

By |2021-11-11T09:32:45+07:00November 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Hak dan Kewajiban Peserta Magang dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Para pekerja pemula yang baru lulus dari sekolah atau universitas, atau bahkan yang masih mengenyam pendidikan, belum memiliki pengalaman praktis bekerja langsung di lapangan. Biasanya terdapat program magang pada perusahaan yang terbuka bagi para pekerja pemula tersebut. Dengan demikian, pemagangan atau internship dapat didefinisikan sebagai suatu program formal untuk memberikan pengalaman praktis bagi pemula [...]

By |2021-11-10T14:39:09+07:00November 9th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top