Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan

Kepailitan bagi perbankan adalah berkaitan dengan kepentingan umum dan masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas sehingga termasuk diantaranya adalah debitur yang mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas atau debitur yang mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. [...]

By |2021-02-22T11:11:21+07:00February 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Teknik Penulisan Kontrak Bisnis Internasional

Salah satu pengaruh globalisasi yang kerap terjadi dewasa ini adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dari berbagai negara, sehingga transaksi bisnis tidak lagi terbatas pada transaksi domestik saja. Namun perbedaan aturan dan sistem yang dianut setiap negara dalam menjalankan transaksi tersebut membutuhkan suatu kepastian hukum yang sama untuk dapat memberikan perlindungan [...]

By |2021-02-22T10:24:22+07:00February 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Penambahan Modal Disetor pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana terdapat 2 atau lebih pendiri sebagai pemegang saham. Modal dasar dalam suatu PT seluruhnya terbagi dalam saham, berdasarkan pengertian PT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT), yaitu:   “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, [...]

By |2021-02-22T10:09:01+07:00February 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Klausul – Klausul Boilerplate Dalam Perjanjian Kontrak Bisnis Internasional

Dalam praktik penyusunan kontrak internasional, terdapat satu bagian yang mengatur elemen-elemen terkait ketentuan-ketentuan teknis untuk menjalankan isi dari kontrak bisnis internasional, yaitu boilerplate. Boilerplate ini berisikan klausul-klausul yang bersifat teknis dan standar serta letaknya di bagian akhir dari batang tubuh kontrak sebelum tanda tangan dari para pihak. Namun sangat disayangkan masih banyak dari para konsultan [...]

By |2021-02-22T10:07:11+07:00February 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Tanggung Jawab Komisaris Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu salah satu dari organ perseroan adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ dari perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengacu kepada hal di atas, tugas [...]

By |2021-02-22T10:04:11+07:00February 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Kreditor Separatis Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Utang digunakan sebagai dasar utama untuk mempailitkan seorang debitur, salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang untuk mengantisipasi adanya masalah utang piutang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang. (selanjutnya disebut “UUK dan PKPU”) Hukum kepailitan memberikan peluang bagi para kreditur untuk mengajukan kepailitan, tak hanya [...]

By |2021-02-18T10:17:54+07:00February 18th, 2021|Business Law|0 Comments

Manipulasi Pasar di Pasar Modal

Kegiatan investasi bukan lagi hal yang awam bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, utamanya di Ibu kota Jakarta. Terutama di kalangan pekerja muda, beberapa tahun belakangan semakin banyak anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal di antaranya meliputi [...]

By |2021-02-16T17:41:38+07:00February 16th, 2021|Business Law|0 Comments

Bentuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Pemerintah dengan Investor Domestik dan Investor Asing

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu adanya kegiatan penanaman modal atau investasi.  Hal yang diatur dalam investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Hubungan antara investor dengan penerima modal sangat erat dimana investor sebagai pemilik uang/modal akan menanamakan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan [...]

By |2021-02-16T17:37:32+07:00February 16th, 2021|Business Law|0 Comments

Hukum Lembaga Pembiayaan Mengenai Anjak Piutang

Fungsi adanya pembiayaan anjak piutang (factoring) bagi perekonomian secara garis besar digunakan untuk membantu perusahan-perusahaan klien atas risiko terjadinya kredit macet. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin tinggi, perusahaan-perusahaan pada umumnya akan memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggannya, salah satu caranya adalah dengan mempermudah syarat pembayaran produk dengan kredit. Konsekuensi dari pembayaran secara [...]

By |2021-02-11T15:28:26+07:00February 11th, 2021|Business Law|0 Comments

Apa itu Eksekusi Gadai Saham?

Sebagaimana kita ketahui saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Dalam UU 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), saham dikategorikan sebagai benda bergerak. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 60 ayat (1) UU PT yang mengatakan bahwa “Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada [...]

By |2021-02-11T15:24:34+07:00February 11th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top