Dalam Legal Short Course PPHBI yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2019 dengan tema “Permasalahan dan Solusi Hukum atas Sarusun”, salah satu topik yang paling sering disebut oleh para pembicara adalah mengenai Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Pembahasan mengenai Permen [...]
Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal ini berlaku selama syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak [...]
Dalam jalannya perusahaan, dapat terjadi hal-hal seperti merger, konsolidasi, dan akuisisi. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan dalam Bab VIII. Menurut Pasal 122 ayat (3) UUPT tersebut, “aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima [...]
Berdasarkan pemaparan dalam legal short course yang diselenggarakan PPHBI tentang Legal Due Diligence (LDD), terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan LDD. Ketiga tahap LDD tersebut adalah: (1) preparation stage, (2) investigation stage, dan (3) reporting stage. Pada tahap pertama, yaitu preparation stage, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan melakukan LDD adalah memahami tujuan transaksi [...]