Dilusi Saham dalam Perusahaan

Dilusi saham adalah suatu keadaan dimana terdapat penambahan modal disetor pada perusahaan, namun pemegang saham tidak menyesuaikan jumlah modal yang disetor terhadap keseluruhan jumlah modal perusahaan yang telah ditambahkan. Oleh karena itu, persentase kepemilikan dari pemegang saham yang tidak menyesuaikan dengan modal yang telah ditambahkan menjadi menurun bila dibandingkan dengan pemegang saham lainnya yang [...]

By |2022-05-11T09:40:43+07:00May 11th, 2022|Business Law|0 Comments

Dapatkah BPSK memanggil paksa para pihak yang tidak memenuhi panggilan BPSK?

Dalam hal konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen yang dirugikan tersebut dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sehingga, terdapat 2 jalur penyelesaian yang dapat dipilih konsumen, yakni penyelesaian [...]

By |2022-04-28T09:12:59+07:00April 28th, 2022|Business Law|0 Comments

Perubahan DNI menjadi DPI Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Kebijakan mengenai penetapan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dikenal dengan istilah Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI merupakan daftar yang harus dirujuk oleh penanam modal, sehingga bisa dikategorikan sebagai norma atau ketentuan yang berlaku di bidang pelayanan penanaman modal. DNI dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, serta untuk memperluas peluang bisnis bagi [...]

By |2022-04-27T09:49:00+07:00April 27th, 2022|Business Law|0 Comments

Perubahan dan Implikasi Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja Terhadap UU Merek

Setelah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan dan diberlakukan, UU tersebut berimplikasi secara substansial terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan yang terkena implikasinya adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Implikasi dari berlakunya UU Cipta Kerja terhadap UU Merek membawa pengaruh [...]

By |2022-04-22T09:59:28+07:00April 20th, 2022|Business Law|0 Comments

Hadirnya Perseroan Perorangan di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”), banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor hukum bisnis di Indonesia, tidak terkecuali dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (“UUPT”). Pada dasarnya, UU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan efektifitas para pelaku usaha dalam menjalankan usaha di Indonesia, sehingga produktivitas para pelaku usaha dapat meningkat [...]

By |2022-04-21T14:44:43+07:00April 18th, 2022|Business Law|0 Comments

Perkembangan dan Pengaturan Equity Crowdfunding di Indonesia

Crowdfunding (urun dana) merupakan kegiatan yang mengumpulkan uang dari sejumlah besar investor melalui platform internet. Hal ini pertama kali ditemukan di Amerika Serikat dan telah berkembang pesat hingga saat ini. Situs-situs crowdfunding seperti, kiva,kickstarter, dan indie gogo telah berkembang pesat dan uang yang dikumpulkan melalui crowdfunding telah berkembang hingga miliaran dolar hanya dalam beberapa [...]

By |2022-04-18T17:25:41+07:00April 18th, 2022|Business Law|0 Comments

Penerapan E-Government Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dapat mempengaruhi kemajuan akan suatu negara, oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan hendaklah melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Salah satu tugas pokok Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian [...]

By |2022-04-18T17:24:27+07:00April 18th, 2022|Business Law|0 Comments

Ketentuan Pemberian Ganti Rugi pada kecacatan dalam Jual Beli Barang Bekas

Kegiatan jual beli sangat sering dilakukan oleh masyarakat, dimana jual beli dijelaskan secara umum adalah  sebuah perjanjian tukar-menukar yang dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang, yang dimana nilai antara barang ataupun imbalan adalah sama. Jual beli yang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum [...]

By |2022-04-13T15:52:54+07:00April 13th, 2022|Business Law|0 Comments

Dasar Hukum Pengembangan Masyarakat Lokal atas Pengaruh Investasi

Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Investasi tentu saja dapat berpengaruh baik dan buruk sehingga untuk mengurangi bahkan mencegah timbulnya pengaruh buruk dari adanya investasi maka diperlukan suatu pengaturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan [...]

By |2022-04-12T09:25:48+07:00April 12th, 2022|Business Law|0 Comments

Menanggulangi Terjadinya Deadlock dalam RUPS

Perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin, menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan (UUPT). RUPS juga dapat dilaksanakan diluar jadwal rutin dari RUPS perusahaan dengan beberapa syarat yang telah diatur dalam UUPT dan juga Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga perusahaan tersebut. [...]

By |2022-04-13T13:45:19+07:00April 5th, 2022|Business Law|0 Comments
Go to Top