Perbedaan antara Pailit dengan Insolvensi

Mengacu kepada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang dimaksud dengan insolvensi adalah: keadaan tidak mampu bayar. Debitur yang telah berada dalam keadaan insolven adalah hanya apabila jumah nilai kewajibannya (utang) lebih besar daripada nilai harta kekayaannya dan insolven juga keadaan debitur yg dapat disimpulkan dari kondisi [...]

By |2021-05-31T10:34:10+07:00May 31st, 2021|Business Law|0 Comments

Penyelesaian Sengketa Bisnis

Dalam dunia bisnis banyak sekali dinamika-dinamika yang sering dialami oleh para pengusaha, baik itu dinamika proses pembelian, kerjasama, jual-beli produk bahkan terkait waralaba yang harus di tempuh dalam perjanjian. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali sengketa yang muncul dalam dunia per bisnis-an. Mengutip dari perkataan Maxwell J. Fulton sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul [...]

By |2021-05-28T09:21:55+07:00May 28th, 2021|Business Law|0 Comments

Sekilas Mengenai Fintech Lending di Indonesia

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (APFI), selama masa pandemi COVID-19, terdapat peningkatan pembiayaan produktif melalui layanan peer-to-peer lending. Terdapat berbagai alasan dibalik meningkatnya P2P lending tersebut, dimulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga sebagai modal untuk memulai usaha.   Financial technology (fintech) atau P2P lending juga dikenal sebagai pendanaan online. Menurut Bank Indonesia, fintech [...]

By |2021-05-25T11:47:14+07:00May 25th, 2021|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Mengenai Ketentuan Daluwarsa Pada Perkara Perdata

Dalam hukum, daluwarsa seringkali diidentikan dengan ketentuan mengenai lewatnya batas waktu pada suatu perkara, pada praktiknya daluwarsa juga sering dijadikan suatu alasan hapusnya kewenangan menuntut atau menjalani hukuman. Teori hukum mengatakan bahwa hukum tidak dapat memberikan akibat hukum tanpa adanya kehendak dari orang perorangan yang diberikan hak tersebut untuk memanfaatkannya. Dalam hal daluwarsa, hukum [...]

By |2021-05-24T08:57:09+07:00May 24th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Tuntas Memahami Aturan Ketenagakerjaan Pasca PP 35/2021”

Pada hari Jumat, 21 Mei 2021, PT. PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Tuntas Memahami Aturan Ketenagakerjaan Pasca PP 35/2021 yang dibawakan oleh Bapak Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.H. selaku pemateri. Webinar dibuka dengan penjelasan terkait adanya pasal-pasal yang diubah maupun dihapus pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor [...]

By |2021-05-24T08:52:49+07:00May 24th, 2021|Business Law|0 Comments

Mengenal Jenis-Jenis Saham Dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Dari pengertian perseroan tersebut yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 [...]

By |2021-05-21T14:47:10+07:00May 21st, 2021|Business Law|0 Comments

Mengenal Aspek yang Dapat Dijatuhi Atau Tidak Dapat Dijatuhi Dwangsom Pada Praktik Peradilan

Dalam praktik peradilan perkara perdata lazimnya pada hampir setiap surat gugatan ditemukan adanya tuntutan uang paksa (dwangsom). Pada hakekatnya secara substansial di Indonesia dasar hukum penerapan uang paksa (dwangsom) menurut teoritik dan praktik peradilan diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv, Ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv tersebut hanya mengatur secara singkat [...]

By |2021-05-21T14:46:10+07:00May 21st, 2021|Business Law|0 Comments

Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek

Para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang terkait langsung sebagai pihak-pihak dalam perjanjian lisensi masih terjebak dalam ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh sengketa penyalahgunaan lisensi. Dirjen HKI dan penegak hukum lainnya khususnya Hakim, masih menggunakan alur dan prosedur penyelesaian sengketa yang umum terkait pelanggaran dan tindakan pidana merek. Merek menurut Pasal 2 Undang-Undang No. [...]

By |2021-05-21T14:44:43+07:00May 21st, 2021|Business Law|0 Comments

Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi REPO melalui GMRA

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana atau pembiayaan di pasar modal, salah satunya melalui transaksi repurchase agreement atau REPO.   REPO pada dasarnya adalah mekanisme perolehan pinjaman jangka pendek dengan sekuritas sebagai jaminannya. Dalam suatu transaksi REPO, penjual melakukan penjualan sekuritas kepada pembeli dan sekaligus berjanji untuk membeli kembali sekuritas tersebut di [...]

By |2021-05-19T15:28:34+07:00May 19th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top