Bisnis saat ini semakin bervariatif. Hal ini seiring dengan dampak globalisasi yang berakibat pada kemajemukan bidang pada dunia usada saat ini. Satu dan lainnya saling menyokong, mempengaruhi dan memberikan dampak. Bidang jasa konstruksi memiliki peranan penting dan strategi dalam  mencapai terwujudnya pembangunan nasional, bukan hanya salah satu opsi bisnis yang banyak digandrungi, namun juga salah satu pilar pemerintahan yang menjadi media penentu keberhasilan secara realistas pemerintahan tersebut.

Dalam melaksanakan pembangunan sustu proyek konstruksi, penyelenggara pembangunan seringkali menghadapi banyak kendala baik dari eksternal maupun internal. Hal yang paling menjadi isu adalah keterbatasan dana. Dengan mengalami keterbatasan dana, maka pembangunan proyek konstruksi pada akhirnya memerlukan suntikan dana dari sektor perbankan. Hal ini lah yang menjadikan dunia kontruksi lebih kurang, banyak dipengaruhi oleh sektor perbankan.

Mengingat derasnya laju permintaan pinjaman guna menyokong proyek konstruksi, maka Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memayungi dunia perbankan, memastikan keamanan dan stabilisas lembaga-lembaga keuangan bank untuk memfasilitasi hal tersebut. Hal sedemikian terwujud dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga rasio kredit bermasalah (non performing loan).

Perjanjian kredit konstruksi yang pada akhlaknya dibuat berdasarkan kesepakatan antara bank dan penyelenggara pembangunan sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat para phial dengan asas Pacta Sunt Servanda, merupakan benbuk nyata bank dalam medukung pembangunan di Indonesia, sebagai penyedia sarana dan prasarana. Kredit sektor konstruktiv merupakan langkah strategis, meningar ekspansi bisnis di sektor ini masih terbuka dan terus menerus mengalami peningkatan. Bank berupaya merealisasikan pertumbuhan kredit yang bank dan berkualitas dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang baik.

Pada umumnya, gambaran proses pembiayaan jasa konstruksi adalah sebagai berikut. Pemberi pinjaman dan developer akan membayarkan jasa kontraktor sesuai dengan perkembangan yang telah dicapai. Skema pembayaran yang telah diselesaikan adalah 90% dari biaya yang dibayarkan. Sedangkan 10% sisanya ditahan sehingga pekerjaan benar-benar selesai sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Metode ini dimaksudkan agar dapat menjadi alat kontrol bagi developer terhadap pekerjaan kontraktor.

Namun, hal ini pun tidak berarti menutup kemungkinan terjadinya masalah dalam dunia jasa konstruksi. Ketidakstabilan nilai rupiah seringkali memperhadapkan pada mangkraknya proyek konstruksi, atau bahkan kegagalan-kegagalan pembangunan. Pembiayaan berupa kredit perbankan, yang awalnya menjadi solusi; Akhirnya hanya menjadi wancana belaka, sebab kelangkaan material tidak dapat mengimbangi spekulasi perencanaan pembiayaan proyek di awalnya.