Saat ini transaksi bisnis semakin kompleks, hal sedemikian menyebabkan seringkali para pebisnis ataupun orang per orang tidak dapat menjalankan sendiri berbagai macam urusannya, sehingga memerlukan jasa orang lain untuk menyelenggarakan kepentingannya.

Menyingkapi hal itu, wajar jika konsepsi kuasa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semakin berkembang; Mengingat makin tingginya kebutuhan suatu subyek untuk dapat memberikan kuasa kepada subyek lain guna secara efektif dan efisien, bertindak untuk dan atas nama dirinya melakukan perbuatan-perbuatan bagi orang yang memberikan kuasa, yaitu dengan penggunaan surat kuasa yang bersifat mutlak.

Pasal 1792 KUHPerdata, telah memberikan batasan pengertian tentang “Pemberian Kuasa” atau “Lastgeving”, adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain untuk atas nama Pemberi Kuasa menyelenggarakan suatu urusan. Beberapa unsur dari Pemberian Kuasa (Lastgeving) merupakan; suatu Perjanjian, menyelenggarakan suatu urusan, dan untuk atas nama Pemberi Kuasa.

Sebenarnya harus dibedakan antara “Pemberian Kuasa” dengan “Kuasa”. Pemberian Kuasa seperti yang telah diuraikan di atas adalah merupakan suatu perjanjian antara pihak Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa untuk melaksanakan suatu “beban”/”tugas “  untuk kepentingan Pemberi Kuasa (diatur dalam Pasal 1792 s/d 1819 KUHPerdata). Sedangkan  KUASA, adalah merupakan kewenangan untuk mewakili karena adanya machtiging yang meruapkan pernyataan kehendak (tindakan hukum sepihak) dari pemberi kuasa yang menghendaki agar ia diwakili oleh Penerima Kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa.          

Pemberian kuasa berakhir diantaranya karena kuasa ditarik/dicabut kembali oleh pihak pemberi kuasa manakala itu dikehendakinya. Sebagaimana disebutkan di atas, kuasa dilakukan oleh penerima kuasa untuk dan atas nama, demi kepentingan pemberi kuasa. Pada perjanjian timbal balik ada kemungkinan bahwa salah satu pihak belum melakukan atau memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnyaUntuk kepastian dilakukannya prestasi yang dijanjikan tersebut, maka pihak yang bersangkutan memberikan kuasa kepada pihak lainnya untuk melakukan sendiri pelaksanaan prestasi tersebut walaupun dilakukan atas nama pihak pemberi kuasa.           

Penggunaan surat kuasa mutlak untuk menjual hak atas tanah sudah diinstruksikan untuk dilarang oleh Menteri Dalam Negeri demi kepentingan ketertiban status penggunaan tanah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14/1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. Adanya surat kuasa mutlak ini rupanya digunakan sebagai dasar pemindahan hak-hak atas tanah yang seharusnya melekat pada pemegang hak menjadi beralih kepada penerima kuasa mutlak tersebut dengan tidak dapat ditarik kembali.

Untuk itu, pengaturan surat kuasa mutlak ini memang tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Dalam beberapa perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung, pada prinsipnya sama, membatalkan surat kuasa mutlak. Adapun yang menjadi rujukan adalah Putusan MA No. 2584K/PDT/1986 tanggal 14 April 1988.

Bagaimana dengan surat kuasa mutlak yang diberikan untuk menghadiri RUPS, mengeluarkan hak suara dan menjual saham? Lalu, apakah masih aman menggunakan skema surat kuasa mutlak dalam transaksi?